Kawasan Industri Diminta Lengkapi Perizinan oleh Kemenperin
Pemerintah mengimbau pengelola kawasan industri yang belum berstatus resmi untuk segera melengkapi persyaratan perizinan, termasuk Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI). ...
Read moreDetailsPemerintah mengimbau pengelola kawasan industri yang belum berstatus resmi untuk segera melengkapi persyaratan perizinan, termasuk Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI). ...
Read moreDetailsAnggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mengajukan agar pengalihan hak atas tanah dalam program reforma agraria tidak langsung ...
Read moreDetailsBaleg DPR RI mendorong agar Bank Tanah diintegrasikan ke dalam badan reforma agraria nasional atau BRAN yang saat ini sedang ...
Read moreDetailsWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyampaikan keprihatinan terkait status hukum lahan Pura Luhur Poten di kawasan Gunung ...
Read moreDetailsKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendorong langkah hukum baru untuk mempercepat pemanfaatan lahan negara bagi pembangunan hunian rakyat. Inisiatif ini ...
Read moreDetailsGarda Indonesia meminta agar status hukum pengemudi ojek online diakui sebagai bagian dari UMKM untuk memberikan kepastian dalam menjalankan profesi ...
Read moreDetailsPemerintah yang mempertimbangkan pengakuan pengemudi ojek daring sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuai reaksi beragam dari kalangan ...
Read moreDetailsAnggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat tidak boleh ...
Read moreDetailsRancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tengah disusun dengan tujuan memberikan perlindungan serta kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha secara seimbang. Pernyataan tersebut ...
Read moreDetailsKetua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri dirancang untuk menegaskan kepastian hukum bagi ...
Read moreDetails© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.
© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.