Baleg DPR RI mendorong agar Bank Tanah diintegrasikan ke dalam badan reforma agraria nasional atau BRAN yang saat ini sedang dibahas.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menegaskan bahwa Bank Tanah seharusnya tidak beroperasi secara terpisah ketika tujuan akhirnya berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria.
Menurut Iman, seluruh rangkaian kegiatan reforma agraria — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi — perlu berada dalam satu kerangka kelembagaan yang terpadu.
Pernyataan tersebut disampaikan Iman saat ditemui oleh Parlementaria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Iman menilai badan reforma agraria tidak cukup sekadar menghimpun atau menerima tanah; badan tersebut juga harus berwenang menetapkan peruntukan serta menyerahkan tanah kepada pihak yang berhak.
Penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria agar adanya kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dan mekanisme pelaksanaannya.
Iman berharap keputusan BRAN memiliki posisi yang kuat sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait dan mengurangi hambatan akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga.
Selain itu, Baleg menekankan perlunya pembenahan data pertanahan secara nasional karena ketersediaan data yang jelas menjadi syarat agar pengelolaan dan distribusi tanah berjalan tepat sasaran dan mencegah timbulnya persoalan baru.







