Pemerintah mengimbau pengelola kawasan industri yang belum berstatus resmi untuk segera melengkapi persyaratan perizinan, termasuk Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Kementerian Perindustrian memandang kawasan industri sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Menurut Faisol, pelaku usaha membutuhkan kepastian aturan dan lingkungan usaha yang jelas agar kegiatan manufaktur dapat berjalan efektif.
Pemenuhan IUKI diidentifikasi sebagai fondasi untuk tata kelola yang transparan, profesional, dan meningkatkan daya saing kawasan industri.
Faisol menyatakan kegiatan industri yang tumbuh di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan potensi ekonomi yang harus ditata dan diperkuat melalui legalisasi dan pengelolaan yang baik.
Proses penataan kawasan akan dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan transparan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan operasional perusahaan industri.
Pemerintah mendorong adanya komunikasi terbuka antara pengelola kawasan, tenant, dan instansi terkait agar kebutuhan tiap pihak dapat diinventarisasi sesuai kewenangan masing-masing.
KPI sendiri didefinisikan sebagai bentang lahan yang dialokasikan untuk kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
Dalam praktiknya, KPI memerlukan penataan operasional untuk memenuhi standar tata kelola dan legalitas perizinan kawasan industri.
Penataan yang diupayakan meliputi kesesuaian tata ruang, persyaratan perizinan, penyediaan prasarana dasar, serta peningkatan tata kelola pelayanan kepada tenant.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy menegaskan bahwa IUKI menjadi instrumen penting untuk menjamin kualitas pelayanan kawasan industri.
Kemenperin akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan kondisi kawasan dan mengidentifikasi kesenjangan persyaratan yang harus ditutup.
Selain itu, Kemenperin menyusun rencana aksi yang dapat dipantau bersama sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi nasional yang kompetitif.
Tata kelola kawasan yang lebih jelas diharapkan mempermudah penyediaan infrastruktur dasar dan akses mobilitas logistik yang mendukung kelancaran operasi industri.
Ketersediaan utilitas serta pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dinilai dapat mengurangi potensi gangguan operasional di kawasan industri.
Komitmen Kemenperin adalah menata zona industri secara berkeadilan, proporsional, dan transparan melalui pendampingan berkelanjutan kepada pengelola kawasan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan disebutkan sebagai kunci dalam menjaga kepastian hukum dan kenyamanan investasi.
Dengan penataan tersebut, diharapkan pelaku usaha dapat berkembang dengan tenang dan berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.






