Pemerintah yang mempertimbangkan pengakuan pengemudi ojek daring sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuai reaksi beragam dari kalangan asosiasi pengemudi dan organisasi usaha mikro.
Raden Igun Wicaksono, Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut.
Igun menegaskan bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi lebih menyerupai kemitraan, di mana kendaraan dan platform digital menjadi bagian dari kegiatan usaha bersama.
Menurut Igun, sepeda motor merupakan aset utama bagi pengemudi dalam menjalankan aktivitas ekonomi melalui aplikasi digital.
Ia menganggap penggunaan kendaraan pribadi oleh pengemudi setara dengan model usaha mikro lain yang memakai aset sederhana untuk mendapatkan konsumen.
Igun juga meminta agar pemerintah memberikan kepastian hukum dan legal standing yang jelas bagi pengemudi dalam kerangka hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikator.
Pernyataan Igun disampaikan saat berbicara dengan Pro3 RRI pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Sementara itu, Hermawati Setyorinny, Ketua Umum AKUMANDIRI, mengingatkan perlunya kecermatan dalam menempatkan pengemudi ojek daring ke dalam klasifikasi UMKM yang berlaku.
Rinny menyoroti bahwa penetapan pelaku UMKM seharusnya mempertimbangkan modal, aset, omzet, serta bentuk aktivitas usaha secara komprehensif.
Ia memperingatkan potensi munculnya beban baru jika status UMKM hanya dimanfaatkan untuk membuka akses pembiayaan tanpa memperhatikan kondisi operasional pengemudi.
Hermawati juga menekankan bahwa pengemudi selama ini menanggung berbagai biaya operasional dan pemotongan pendapatan dari aplikator, sehingga perubahan status harus dievaluasi dampaknya secara menyeluruh.
Organisasi tersebut mengusulkan adanya pembinaan dan sosialisasi yang memadai sebelum kebijakan diberlakukan, serta keterlibatan perwakilan pengemudi dalam proses perumusan aturan.
Berbeda pandangan ini menunjukkan sejumlah aspek masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk kejelasan status hukum, perlindungan terhadap pengemudi, dan program pembinaan yang relevan.
Perdebatan antara kebutuhan kepastian hukum dan kekhawatiran terhadap potensi beban baru akan menentukan langkah kebijakan selanjutnya.







