Ketua DPR RI Puan Maharani meminta percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk kebakaran besar di kawasan Gunung Bromo.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026), untuk menegaskan pentingnya pengendalian cepat agar keselamatan masyarakat tidak terancam.
Berdasarkan laporan yang diterima Puan, kebakaran di kawasan Bromo telah membakar sekitar 520 hektare lahan.
Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses wisata dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo karena kondisi kebakaran.
Api dilaporkan muncul sejak Senin pekan lalu dan terus meluas; medan yang sulit dijangkau menjadi kendala utama dalam upaya pemadaman.
Puan mendesak agar operasi pemadaman di kawasan Bromo dipimpin dalam satu komando kuat dengan dukungan personel dan peralatan memadai.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat pada seluruh titik rawan agar area yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain.
Prioritas, menurut Puan, adalah memadamkan api secepat mungkin, mencegah perluasan kerusakan, dan melindungi warga sekitar dari dampak lanjutan.
Penggunaan sumber daya darat dan udara harus diarahkan berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, ujarnya.
Puan meminta pemantauan kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman dilakukan secara kontinu.
Selain upaya pemadaman, ia menegaskan perlunya peta kerusakan yang jelas mencakup tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta area berisiko erosi dan degradasi lanjutan.
Menurut Puan, pemulihan kawasan pascabakar tidak boleh sebatas penanaman pohon; intervensi harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan setiap zona.
Intervensi pemulihan harus memberi prioritas pada regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan, sambil membedakan tindakan sesuai tingkatan kerusakan, jelasnya.
Puan juga mengingatkan dampak ekonomi dari penutupan total kawasan Bromo terhadap masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada sektor pariwisata.
Ia menjabarkan bahwa Bromo menjadi sumber ekonomi bagi pelaku jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, dan berbagai usaha kecil di desa penyangga.
Karena itu, pemerintah diminta segera melakukan asesmen dampak ekonomi terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal agar bantuan dapat diarahkan secara presisi jika penutupan berlangsung lama.
Puan memperingatkan agar dukungan tidak membebani masyarakat yang selama ini menjaga dan menopang pariwisata Bromo.
Dalam jangka panjang, ia mendorong pembentukan standar ketahanan untuk kawasan wisata alam strategis nasional sebagai pembelajaran dari kebakaran Bromo.
Standar tersebut harus mencakup pemetaan risiko kebakaran hingga tingkat tapak, sumber air pemadaman sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, dan batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran.
Puan menambahkan perlunya protokol perlindungan ekonomi bagi masyarakat ketika destinasi wisata terpaksa ditutup.
Ia menegaskan bahwa pembukaan kembali destinasi tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan; tiga aspek pemulihan harus berjalan bersamaan: api benar-benar terkendali, ekosistem dipulihkan, dan penghidupan masyarakat terlindungi.
Selain kasus di Bromo, Puan meminta pengawasan ditingkatkan pada taman nasional dan kawasan hutan lain yang mengalami karhutla, menegaskan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Pernyataan itu disampaikan menyusul meluasnya karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang hampir mendekati permukiman warga.
Hingga Jumat (7/8/2026), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya tercatat mencapai 162,49 hektare.
Kondisi kemarau dan potensi El Nino kuat dinilai memperbesar risiko kebakaran di Kalimantan Tengah.
Puan menjelaskan bahwa karhutla di lahan gambut memerlukan penanganan khusus karena api dapat menjalar ke lapisan bawah tanah dan muncul kembali di titik lain.
Ia juga menyinggung indikasi kesengajaan dalam beberapa kasus karhutla di Kalimantan Tengah.
Karhutla, menurut Puan, sudah melampaui persoalan lingkungan dan berubah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan aktivitas ekonomi setempat.
Oleh karena itu, pendekatan penanganan harus sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya operasi pemadaman saat api telah membesar.
Pemetaan potensi penjalaran api perlu diterjemahkan ke tindakan lapangan sehingga sumber daya dapat dikerahkan lebih awal untuk mencegah kebakaran besar.
Puan juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan layanan kesehatan di daerah terdampak, termasuk perlindungan bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan individu dengan gangguan pernapasan jika kualitas udara memburuk.
Ia menekankan bahwa keselamatan warga tidak boleh menjadi perhatian hanya setelah kebakaran mencapai permukiman.







