Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri dirancang untuk menegaskan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kawasan Industri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Saleh menekankan bahwa proses penyusunan regulasi tidak boleh menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan pelaku usaha.
Menurutnya, tujuan utama adalah menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sehingga investasi dapat berkembang tanpa rasa takut.
Ia mengingatkan bahwa pengembangan kawasan industri pada prinsipnya dijalankan oleh perusahaan yang menanamkan modal dalam jumlah besar.
Untuk itu, negara berkewajiban menghadirkan aturan yang memberikan kepastian bagi investor agar kegiatan usaha berjalan lancar.
Di antara aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan RUU adalah kepastian perizinan, pengelolaan lahan, serta tata kelola kawasan industri secara menyeluruh.
Saleh menegaskan bahwa jaminan izin, jaminan tanah, dan berbagai kepastian lain diperlukan agar pelaku usaha memiliki pegangan hukum yang jelas.
Ia juga mengingatkan risiko terjadinya hambatan birokrasi berkepanjangan yang dapat membuat investor yang sudah membawa modal ratusan miliar bahkan triliunan menjadi enggan melanjutkan investasinya.
Dengan demikian, pihaknya berharap pembahasan RUU Kawasan Industri mampu menghasilkan kepastian regulasi yang melindungi investasi dan mendorong pertumbuhan industri nasional.
Saleh menambahkan bahwa langkah ini juga dimaksudkan untuk memberikan kondisi yang lebih baik bagi para pengusaha dalam menjalankan aktivitas industrinya.







