Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat tidak boleh lagi ditunda.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja Baleg di Jayapura, Papua, Jumat (7/8/2026), yang bertujuan mengumpulkan masukan untuk penyusunan RUU tersebut.
Kariyasa menilai RUU ini krusial untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Ia mengatakan perbedaan pandangan mengenai konsep masyarakat adat masih dapat diurai dalam mekanisme legislasi, namun substansi yang menjamin hak dan kesejahteraan harus segera ditetapkan.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bahwa keberadaan masyarakat adat merupakan bagian dari akar identitas bangsa yang ada sebelum negara berdiri.
Menurut Kariyasa, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang komprehensif kepada masyarakat adat.
Ia menarik perhatian pada berbagai masalah yang saat ini dihadapi komunitas adat, termasuk sengketa tanah ulayat dan masuknya investasi yang mengikis ruang hidup lokal.
Kariyasa menegaskan bahwa ketika investasi masuk, seringkali masyarakat adat kehilangan kepastian atas hak-hak mereka, sehingga kehadiran negara diperlukan untuk mencegah kerugian bagi komunitas tersebut.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa memperkuat lembaga dan hak-hak adat sama halnya dengan merawat karakter bangsa, dan mencontohkan Bali sebagai wilayah yang mampu menjaga harmoni sosial lewat lembaga adat yang kuat.
Dalam pertemuan yang sama, Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jayapura menyampaikan sejumlah tuntutan penting terkait RUU Masyarakat Adat.
AMAN menekankan agar RUU memuat prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) sehingga setiap investasi atau pemanfaatan sumber daya alam wajib memperoleh persetujuan awal tanpa paksaan dari masyarakat adat.
Organisasi itu juga mendesak penguatan perlindungan hukum atas Wilayah & Hutan Adat, termasuk pengakuan hak ulayat, struktur kelembagaan adat, dan hukum adat yang berlaku di tingkat lokal.
Selain itu, AMAN meminta agar regulasi baru selaras dengan kebijakan khusus di Papua, dengan menegaskan sinergi antara RUU Masyarakat Adat dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua untuk menjaga kekhususan perlindungan ruang hidup masyarakat adat di wilayah tersebut.







