Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mengajukan agar pengalihan hak atas tanah dalam program reforma agraria tidak langsung diberlakukan secara otomatis.
Ia menekankan perlunya rangkaian langkah administratif sebelum hak dialihkan, termasuk pemberian peringatan dan pendampingan.
Usulan itu disampaikan Reni pada rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 5 September 2026.
Reni mengusulkan pengalihan hak hanya dapat dilakukan apabila subjek reforma agraria dengan sengaja menelantarkan tanah selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Sebelum keputusan pengalihan, menurut Reni, subjek perlu menerima peringatan tertulis serta diberikan kesempatan pemulihan dan pendampingan teknis.
Ia juga menegaskan hak bagi subjek untuk mengajukan keberatan sebelum pengalihan hak ditetapkan.
“Jika subjek reforma agraria dengan sengaja menelantarkan tanah dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan, hak untuk mengajukan keberatan harus tersedia sebelum pengalihan hak ditetapkan,” ujar Reni.
Reni menilai penambahan norma diperlukan agar ada kondisi objektif bagi negara sebelum memutuskan pengalihan hak atas tanah.
Salah satu usulan teknisnya adalah memasukkan kewajiban verifikasi pemerintah pada Pasal 37 ayat (4) sebagai pelengkap ketentuan Pasal 37 ayat (3) dalam draf RUU.
Ia juga mengusulkan adanya pengecualian terhadap batas waktu dua tahun apabila tanah tidak dapat dimanfaatkan karena keadaan kahar atau alasan lain di luar kendali subjek reforma agraria.
Reni menegaskan bahwa tujuan ketentuan tersebut bukan untuk menghambat reforma agraria, melainkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat penerima hak.
Menurutnya, negara sebaiknya lebih dulu berupaya membantu mengatasi kendala pemanfaatan tanah sebelum memutuskan pengalihan hak, agar pelaksanaan reforma agraria tetap berjalan sambil memberikan kepastian dan perlindungan bagi penerima hak.







