Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kodaeral I Belawan, Sumatra Utara yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono pada Jumat, 4 September 2026.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menerima paparan langsung terkait kondisi lapangan, kebutuhan perbaikan, kelengkapan operasional, serta potensi ancaman di wilayah kerja Kodaeral I Belawan.
Luasan dan karakteristik area operasi Kodaeral I dinilai belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan unsur operasi dan dukungan logistik yang memadai.
Salah satu titik kritis yang disoroti adalah keterbatasan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) laut, yang berisiko mengurangi efektivitas pelaksanaan patroli dan operasi keamanan laut.
Dave Laksono menekankan perlunya solusi jangka panjang untuk masalah pasokan BMP laut agar Kodaeral I dan keseluruhan TNI Angkatan Laut dapat beroperasi optimal.
Pencarian solusi diharapkan melibatkan kerja sama antarlembaga, termasuk langkah dengan Pertamina ataupun KAI lainnya untuk mendapatkan penyelesaian permanen.
Komisi I juga menekankan percepatan pemeliharaan dan perbaikan unsur operasi, termasuk modernisasi unsur operasi serta rehabilitasi dan modernisasi dermaga.
Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) disebut harus diperkuat agar kemampuan teknis unsur operasi dapat meningkat dan downtime berkurang.
Model dukungan logistik yang sekarang dinilai perlu dikembangkan dari ketergantungan pada pangkalan utama menuju jaringan dukungan berjenjang dan bergerak.
Rencana jaringan dukungan tersebut meliputi pangkalan induk, pangkalan depan, dan titik pengisian untuk memperpanjang daya tahan serta jangkauan operasi unsur di laut.
Komisi I mendorong penguatan patroli melalui sistem keamanan maritim berlapis atau layered maritime security yang mengintegrasikan deteksi, intersepsi, dan penindakan.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan keterpaduan kerja antarinstansi dianggap krusial untuk meningkatkan efektivitas penegakan keamanan laut.
Dave meminta agar Kodaeral I memperkuat sinergi operasional dengan Bakamla, Kementerian KKP, Bea dan Cukai, Imigrasi, serta Kepolisian Perairan dan Udara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Komisi I berharap hasil kunjungan ini menjadi dasar rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang bersifat teknis dan kebijakan agar patroli dan operasi keamanan laut dapat berjalan lebih optimal.







