Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendorong langkah hukum baru untuk mempercepat pemanfaatan lahan negara bagi pembangunan hunian rakyat.
Inisiatif ini dilaksanakan bersama Kementerian ATR/BPN dan Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah untuk menjamin kepastian hukum sebelum lahan digunakan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa kepastian status lahan menjadi prasyarat penting agar pembangunan rumah susun dan rumah tapak berjalan cepat dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 4 September 2026.
Pertemuan antarlembaga membahas mekanisme pemanfaatan lahan negara tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Salah satu skema yang dibahas adalah pembangunan sekitar 2.000 unit rusun di lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang tersebar di Jakarta dan Bandung.
Pendanaan untuk proyek tersebut direncanakan bersumber dari Corporate Social Responsibility PT Astra International Tbk.
Kementerian PKP meminta seluruh persoalan hukum dan administrasi pertanahan diselesaikan sesuai ketentuan sehingga status lahan menjadi clear and clean sebelum dimanfaatkan.
Menurut Menteri Maruarar, skema pembangunan dan pendanaan sudah siap, sehingga yang diperlukan adalah langkah hukum dan tata kelola yang tepat agar pembangunan tidak tertunda.
Direktur Jenderal PSKP Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono menyatakan pihaknya akan melakukan analisis menyeluruh atas lahan yang diusulkan Kementerian PKP.
Analisis tersebut mencakup status, riwayat, dan aspek hukum pertanahan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Terkait lahan PT KAI, Ilyas menjelaskan asal-usulnya sebagai tanah negara bekas hak barat yang kemudian menjadi hak pakai Kementerian Perhubungan sebelum dilepaskan kepada PT KAI.
Secara normatif, hak atas tanah itu tercatat sebagai hak pakai atas nama PT KAI, sehingga pemeriksaan komprehensif akan dilakukan.
Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Hendra Gunawan menuturkan ada dua proses hukum terkait lahan tersebut: gugatan perdata dari masyarakat dan perkara pidana.
Perkara pidana telah memasuki tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan telah digelar pemeriksaan khusus di wilayah Satgas DKI Jakarta.
Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Satgas Anti-Mafia Tanah sepakat memperkuat koordinasi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan.
Upaya koordinatif ini diarahkan untuk mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah melalui optimalisasi aset dan pemanfaatan lahan yang tersedia.







