Garda Indonesia meminta agar status hukum pengemudi ojek online diakui sebagai bagian dari UMKM untuk memberikan kepastian dalam menjalankan profesi mereka.
Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dalam sebuah dialog di Pro 3 RRI pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Igun menekankan bahwa sepeda motor yang digunakan pengemudi berfungsi sebagai aset usaha utama dalam mencari pelanggan.
Menurutnya, kriteria UMKM perlu disesuaikan dengan karakter pekerjaan pengemudi melalui asesmen yang jelas dan komprehensif.
Igun juga menyoroti peran aplikasi digital yang memfasilitasi pertemuan antara pengemudi dan pengguna layanan sebagai bagian dari ekosistem usaha mereka.
Ia menyatakan asosiasi menantikan rumusan bagaimana bentuk pengakuan UMKM akan diterapkan untuk kelompok ini.
Igun mengingatkan bahwa fasilitas seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk pinjaman, sehingga pemberian akses kredit bukanlah tujuan utama yang dikejar asosiasi.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny, yang sering dipanggil Rini, menyampaikan bahwa klasifikasi tersebut perlu kajian mendalam.
Rini meminta penilaian terhadap pelaku usaha memasukkan variabel aset, omzet, dan tingkat kemandirian usaha secara menyeluruh.
Ia menilai banyak pengemudi bermitra dengan aplikator dan tidak memiliki pekerjaan lain di luar kemitraan tersebut, sehingga kriteria standar UMKM belum tentu relevan.
Rini juga mengingatkan pemerintah untuk melibatkan pengemudi secara langsung dalam proses penyusunan kebijakan agar sosialisasi dan pemahaman atas manfaat serta konsekuensi kebijakan berjalan efektif.
Ia mengkhawatirkan bahwa pengakuan sebagai UMKM bisa menimbulkan kewajiban baru atau potongan pendapatan yang justru menambah beban pengemudi.
Oleh karena itu, Rini meminta prioritas diberikan pada upaya peningkatan kesejahteraan, pengurangan potongan, dan jaminan manfaat nyata bagi para pengemudi jika perubahan status usaha diterapkan.
Dalam konteks ini, Garda Indonesia dan AKUMANDIRI keduanya menantikan kejelasan lebih lanjut dari rancangan peraturan presiden yang akan mengatur penerapan kebijakan tersebut.







