Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyampaikan keprihatinan terkait status hukum lahan Pura Luhur Poten di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa kepastian hak atas tanah untuk tempat ibadah masyarakat Hindu Tengger masih perlu diperjuangkan oleh komisinya.
Dalam kunjungan kerja Komisi VIII ke Komunitas Hindu Tengger pada Kamis, 3 September 2026, Singgih menyatakan bahwa saat ini legalitas lahan pura belum kuat secara hukum.
Sebagai solusi, Komisi VIII akan mendorong skema hibah lahan dari Perum Perhutani kepada masyarakat yang ditunjuk untuk kepentingan pura.
Aspirasi penerapan skema hibah tersebut akan dibawa ke tingkat kementerian, yakni kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Singgih juga menyampaikan keyakinan bahwa keberadaan undang-undang adat nantinya akan mempermudah dan mempercepat proses pemberian status hukum atas lahan pura.
Ia berharap proses hibah lahan dapat segera direalisasikan sehingga status tanah Pura Luhur Poten memiliki kepastian hukum.
Pura Luhur Poten merupakan kawasan suci adat masyarakat Tengger yang berada di zona perlindungan dan pemanfaatan tradisional Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Kawasan itu telah disakralkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger secara turun-temurun untuk pelaksanaan ritual adat, jauh sebelum bangunan pura didirikan pada 2000.
Ketua Pengurus Pura Luhur Poten, Sukiman, meminta agar legalitas tanah dapat segera diberikan kepada pengelola pura.
Sampai saat ini pemanfaatan lahan masih berstatus pinjam pakai dan perlu diperbarui setiap lima tahun.
Berdasarkan surat perjanjian, pihak Taman Nasional menyediakan lahan sekitar dua hektare untuk digunakan Pura Luhur Poten selama kawasan tersebut tetap ditempati.
Sukiman menekankan bahwa kepastian hukum atas tanah sangat penting untuk menjamin kelangsungan aktivitas ibadah dan adat masyarakat Tengger.







