Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-MHB 4 TAHUN 2026 yang memerintahkan peningkatan kewaspadaan sektor transportasi menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah ini ditujukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional angkutan darat, laut, udara, dan kereta api selama kejadian karhutla berlangsung.
“Karhutla dapat menurunkan jarak pandang dan mengganggu kualitas udara. Karena itu, seluruh jajaran Kemenhub harus mewaspadai serta memitigasi risikonya,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dudy di Jakarta, Jumat, 4 September 2026.
Untuk sektor darat dan perkeretaapian, surat edaran menginstruksikan pengelolaan rumput serta semak di sepanjang ruang milik jalan dan jalur rel agar potensi penyebaran api dan hambatan operasional dapat dikurangi.
Selain itu, bus, truk, dan kereta api diminta menurunkan kecepatan saat memasuki zona yang terdampak asap untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat jarak pandang yang menurun.
Pemasangan Variable Message Sign (VMS) juga diwajibkan untuk memberi peringatan kepada pengendara mengenai sebaran asap karhutla.
Rute alternatif harus disiapkan apabila jalur arteri utama terisolasi akibat kebakaran hutan dan lahan sehingga mobilitas masyarakat tetap terjamin.
Di perairan laut dan sungai, kapal diwajibkan mengaktifkan radar serta Automatic Identification System (AIS) saat melintasi area berkabut asap.
Awak kapal juga diperintahkan membunyikan suling kabut secara periodik serta menyalakan lampu navigasi berintensitas tinggi demi keselamatan pelayaran.
Kementerian Perhubungan menginstruksikan penghentian sementara pelayaran apabila jarak pandang berada di bawah ambang batas keselamatan yang ditetapkan.
Pada sektor udara, operator bandara diminta mengawasi batas minimum operasional jarak pandang berdasarkan data cuaca dari BMKG.
Maskapai diarahkan menyiapkan rencana penundaan, pengalihan, atau pembatalan penerbangan sesuai kondisi aktual, sementara operator bandara diminta meningkatkan patroli perimeter dan memanfaatkan informasi cuaca penerbangan terkini sebelum pesawat beroperasi.
Surat edaran juga menekankan pentingnya integrasi data hotspot dari Kementerian Kehutanan dengan pusat kendali transportasi darat, laut, dan udara.
Koordinasi lintas instansi seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, AirNav Indonesia, BMKG, serta Satgas Karhutla diperlukan untuk memperbarui dan menyinergikan informasi situasi lapangan.
Kemenhub meminta pengawasan akses orang, barang, dan kendaraan ditingkatkan di fasilitas transportasi yang terdampak karhutla untuk menjaga ketertiban dan keselamatan operasional.
Masyarakat di sekitar fasilitas transportasi diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah.
“Saya minta seluruh jajaran bergerak cepat dan responsif menghadapi dampak karhutla. Kesiapsiagaan sejak dini penting untuk meminimalisasi gangguan layanan transportasi,” tegas Dudy.







