Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tengah disusun dengan tujuan memberikan perlindungan serta kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha secara seimbang.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal pada pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Panja RUU Ketenagakerjaan di DPR aktif mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan untuk memperkaya naskah akademik yang sedang disusun.
Dalam masa reses saat ini, Panja masih memanfaatkan waktu terbatas untuk menerima usulan dan catatan penyusunan draf akademik.
Cucun menegaskan bahwa pekerja membutuhkan peran negara yang menjamin perlindungan dan kepastian kesejahteraan.
Sementara itu, menurutnya, kepastian hukum bagi pengusaha penting demi terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Pencapaian keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.
Komisi IX berencana membawa RUU tersebut ke rapat paripurna sebagai usul inisiatif RUU Ketenagakerjaan.
Salah satu pihak yang menyerahkan draf usulan kepada DPR adalah Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.
Sebelum disahkan menjadi undang-undang, RUU ini harus melewati beberapa tahapan, antara lain pembahasan pasal demi pasal dan koordinasi dengan Badan Legislasi DPR.
Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan bersama Menteri Ketenagakerjaan hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.







