Pada awal pendudukan Jepang, Bung Karno masih menjalani hukuman di penjara Bukittinggi sebelum dibebaskan secara bersyarat setelah terjadi negosiasi dengan penguasa Dai Nippon.
Pemerintah pendudukan kemudian mendirikan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) pada 8 Maret 1943, dan Bung Karno diangkat sebagai Ketua organisasi tersebut.
Pada masa yang sama, Bung Karno dan Ki Bagus Hadikusumo muncul sebagai dua tokoh nasionalis penting di Indonesia yang aktif memimpin organisasi massa.
Bung Karno memimpin organisasi yang dibentuk oleh pihak Jepang, sementara Ki Bagus menjadi Ketua Muhammadiyah.
Pada periode itu, pihak militer Jepang mengundang wakil-wakil Indonesia untuk membicarakan persiapan pemerintahan sendiri, dan Ki Bagus mengusulkan agar Moh. Hatta turut diundang.
Pada November 1943, Soekarno, Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo memenuhi undangan tersebut untuk membahas masa depan politik Indonesia baik menjelang pemerintahan sendiri maupun pasca pendudukan Jepang.
Dalam perundingan-perundingan itu, Ki Bagus dianggap oleh Bung Karno sebagai figur penting dalam upaya diplomasi dengan Tokyo.
Kondisi militer Jepang di Teater Pasifik saat itu telah mencapai titik perubahan menuju kekalahan, yang pada akhirnya berpuncak pada penandatanganan kapitulasi Jepang di Teluk Tokyo pada 15 Agustus 1945.
Pihak Tokyo punya kepentingan ganda: membangun relasi politik menjelang pemerintahan sendiri serta memperoleh masukan dari tokoh-tokoh Indonesia mengenai strategi politik di wilayah ini.
Salah satu dokumen hasil pemeriksaan terhadap Tadashi Maeda di Jakarta dan Singapura menyatakan, “Jangan lupakan Indonesia dalam disenja mendatang karena Indonesia kaya sumberdaya manusia dan sumberdaya alam”.
Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus memberi pertimbangan kepada penguasa Jepang terkait arah politik lanjutan di Indonesia karena Ki Bagus dipandang sebagai patron massa Muslim dengan massa besar (people power) yang dapat menjadi kekuatan politik.
Penyertaan Ki Bagus dalam delegasi itu juga dimaksudkan sebagai upaya tukar kepentingan politik dengan penguasa Jepang, mengingat reputasinya sebagai tokoh kharismatik dan intelegen yang mampu menjawab tuntutan pihak Tokyo.
Bung Karno memiliki strategi untuk mengonsolidasikan kekuatan umat Islam yang tergabung dalam Muhammadiyah sebagai bagian dari desain aliansi antargolongan menuju kemerdekaan.
Pengerahan massa menjadi bagian dari pengalaman politik Bung Karno, antara lain melalui Putera (1943) bersama Bung Hatta, KH Mas Mansoer, dan Ki Hajar Dewantoro, serta lewat Jawa Hokokai (1944) atau Kebaktian Rakyat Jawa.
Kedekatan antara Ki Bagus dan Bung Karno berlangsung pada dua lapis: personal dan ideologis, karena keduanya menginginkan kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa.
Keduanya berbagi visi kemerdekaan dan multirelasi sebagai tokoh nasionalis; Bung Karno menekankan nasionalisme sekuler sementara Ki Bagus menekankan nasionalisme Islam.
Meski berbeda paradigma, kedua pemimpin ini diyakini mampu menempatkan kepentingan bersama di atas perbedaan untuk mengubah kedudukan bangsa dari “terjajah” menjadi “merdeka”.







