Jenggala.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak tuntutan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh kubu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta kubu capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Keputusan tersebut diumumkan dalam sidang penentuan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berlangsung di Gedung MK pada Senin, 22 April 2024.
Setelah putusan ini dibacakan, kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai pihak yang terlibat, mengajak semua pihak, terutama yang terlibat langsung dalam persengketaan Pilpres 2024, untuk saling memaafkan.
Baca juga : Mahkamah Konstitusi Didorong Segera Putuskan Usia Capres
“Kami mengucapkan permohonan maaf apabila selama persidangan ini terdapat kata-kata yang kurang pantas kami ucapkan,” ujar Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK, Jakarta, pada Senin, 22 April 2024.
Menurut Yusril, suasana bulan Syawal seharusnya menjadi momen bagi semua pihak untuk saling berpelukan dan bermaafan.
“Marilah kita saling memaafkan satu sama lain, dan atas nama Pak Prabowo-Gibran, kami menyampaikan salam hangat kepada seluruh rakyat Indonesia serta mengucapkan terima kasih atas dukungan mayoritas rakyat Indonesia kepada keduanya,” kata Yusril.
Baca juga : Amicus Curiae Sang Teman Pengadilan
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, menilai bahwa sidang di MK berjalan dengan lancar. Ia yakin bahwa majelis hakim telah memberikan keadilan dalam putusan mengenai sengketa pemilu.
“Proses di MK sangat komprehensif, adil, dan transparan dalam menanggapi gugatan dari pihak yang mengajukan serta mengakomodasi respons dari pihak yang dituntut, tanpa meninggalkan yang terlewat,” ujar Rosan dalam pernyataannya.
Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, menyoroti peran sahabat pengadilan atau amicus curiae yang diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, dalam gugatan mengenai permohonan PHPU atau sengketa Pilpres 2024.
Menurutnya, MK tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam putusan menolak seluruh gugatan.
“Kami telah mempertanyakan perihal Amicus curiae. Di sini, sudah jelas bahwa MK dengan tegas menyatakan bahwa mereka telah membaca semua permohonan dari pihak amicus curiae, namun kami tidak melihat MK mempertimbangkan semua pendapat yang disampaikan oleh pihak amicus curiae tersebut,” tutur Otto di Gedung MK, Jakarta, pada Senin, 22 April 2024.







