JENGGALA.ID – NGAMPRAH. Pilkada Serentak 2024 sudah terlihat gaung nya, apalagi di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, ada nilai lebih dari pendaftaran yang dilakukan Partai Politik untuk Pencalonan Bupati.
Pendaftar Sangat antusias bahkan kurang lebih ada 30 orang pendaftar yang mendaftarkan diri melalui Partai Politik.
Pendaftar pun dari berbagai kalangan di mulai Pengusaha, mantan birokrat sampai birokrat masih aktif, tak kalah juga para kepala Desa ikut meramaikan, ini ada fenomena yang menarik.
“Kalau Politisi yang daftar ke Parpol itu sudah biasa namun ada lagi yang lebih menarik, ketika seorang Kyai ikut daftar mencalonkan diri melalui Jalur Independen atau Perseorangan, Loh ada apa di Kababuparen Bandung Barat ini? ini ada yang aneh kata,” kata Asep Ridwan, Ketua Komnas Pilkada Independen Jawa Barat, Minggu 12 Mei 2024.
Pastinya Seorang Kyai sudah mempertimbangkan dengan matang untuk maju menjadi Bupati atau wakil Bupati, di ukur Maslahat dan Madharatnya.
“Artinya Kabupaten Bandung Barat sudah kronis penyakitnya.Ada mosi tidak percaya dari masyarakat sangat menguat terhadap tata kelola pemerintahan yang konon menyisakan berbagai Carut marut masalah dari mulai Hutang Pemda KBB terhadap pihak ke tiga sebesar 166 M. dan Banyak hal lainnya, mungkin itu salah satu pertimbangan Kyai,” jelas Asep.
Meski demikian, lanjut Asep, kondisi seperti ini tetap sangat disayangkan kalau seorang Kyai sudah turun untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
“Ibarat pepatah Sunda ‘Cul Dog- dog tinggal igel’ artinya akan meninggalkan sebuah pekerjaan penting demi hal yang tidak ada hasilnya. Apapun alasannya, seorang Kyai, Ustadz dan para Santri, ini menjadi Simbol moralitas panutan/ Figur buat masyarakat karena ada nilai-nilai positif, nilai-nilai sakral didalamnya. Berbeda lagi kalau dunia politik yang penuh dengan Intrik dan tipu- tipu juga Reka perdaya guna mencapai tujuan. Lantas, pertanyaan nya apakah Rela Kyai masuk Dunia Politik? Apakah tidak ada orang lagi yang bisa dipercaya untuk memimpin Kabupaten Bandung Barat ini. Masyarakatlah yang bisa menilainya,” pungkas Asep.***







