Jenggala.id – Ray Rangkuti dari Lingkar Madani untuk Indonesia menilai bahwa rencana penambahan jumlah kementerian yang diusulkan oleh kubu Prabowo Subianto terlalu menonjolkan elitisme dan tidak mengakar pada masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat.
“Dalam kesibukan Prabowo-Gibran, mereka lebih terfokus pada gagasan-gagasan elitis yang berkutat pada urusan antar-elite. Mulai dari silaturahmi para elit, rencana koalisi, klub presidensial, dan kini, penambahan jumlah menteri,” ujar Ray pada Jumat (10/5).
Ray mempertanyakan narasi yang diusung oleh kubu Prabowo, yang terkesan hanya membuka jalan bagi elit-elit partai politik, tanpa memberikan solusi konkret terhadap masalah-masalah rakyat yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah.
Baca juga : Charles Eames Sang Maestro Desain Multidisiplin
“Apakah itu berkaitan dengan mahalnya biaya UKT, terus meningkatnya harga bahan pokok, dan sebagainya,” ujarnya.
Ray menilai wacana yang diusung oleh kubu Prabowo menunjukkan kelemahan dalam manajemen dan respons terhadap tuntutan dari mitra koalisi. Selain itu, wacana tersebut juga menggambarkan kelemahan visi Prabowo dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
Ray juga menilai bahwa gagasan kubu Prabowo untuk menambah jumlah kementerian menandakan kepemimpinannya yang lemah di hadapan mitra koalisinya, dan tidak sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas birokrasi.
Baca juga : Pantauan Arus Mudik Di Jalur Gentong Ciawi Mulai Meningkat
“Ini juga menjadi sinyal bahwa posisi Pak Prabowo cenderung lemah di hadapan rekan-rekan koalisinya,” katanya.
Gagasan tersebut juga menunjukkan bahwa Prabowo kurang mampu mengatasi konflik kepentingan yang kemungkinan muncul dalam pemerintahannya. Rencana tersebut hanya akan menambah kompleksitas birokrasi pemerintahan yang pada akhirnya akan memperlambat proses pengambilan keputusan.
Sementara itu, Ketua Umum PBB dan Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa penambahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu dianggap sebagai pemborosan uang negara.
Baginya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah akan mengatasi tantangan ke depan.
“Wacana yang muncul bahwa Pak Prabowo ingin menambah jumlah kementerian menjadi 40 adalah hal yang wajar. Jumlah kementerian harus disesuaikan dengan program yang diusung oleh Pak Prabowo saat kampanye,” ujarnya pada Jumat (10/5).
Baca juga : Mahfud MD Klaim Tak Ada Bahasan Penundaan Pemilu di Internal
“Penambahan jumlah kementerian tidak harus dihubungkan dengan pemborosan, tetapi harus dilihat dari sudut efektivitas pemerintahan dan kompleksitas masalah yang kita hadapi. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang besar juga,” tambahnya.
Yusril kemudian menyebutkan contoh Malaysia yang hanya memiliki 19 menteri, meskipun jumlah penduduknya kurang dari 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Dia juga menyebut Thailand yang memiliki 36 kementerian, dan Jepang dengan sekitar 40 menteri dan menteri negara.
“Jadi, penentuan jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas masalah yang dihadapi, bukan sekadar pembagian kekuasaan,” jelas Yusril.







