“Presiden tengah merenungkan langkah untuk menghapus kebijakan (PPDB) ini pada tahun depan. Tetapi ini adalah hal yang tengah dipelajari secara mendalam,” ungkap Muzani usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (8/9/2023).
Muzani menjelaskan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi telah melahirkan problem-problem baru di banyak penjuru daerah.
Baca juga : Disdik Jabar Ajak Masyarakat Manfaatkan Ruang Konsultasi PPDB
Muzani menilai bahwa sasaran PPDB yang bermatikan pemerataan pendidikan unggul bagi para peserta didik, sungguh tak kunjung dicapai.
“Ironisnya, sekolah unggul tetap meraih keunggulan, sementara yang tak beruntung tetap terpinggirkan,” cetusnya.
Bukan cuma itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tersebut menyingkap adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Salah satunya adalah praktik kecurangan yang merajalela di beberapa provinsi.
