Jenggala.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebut ada dugaan Andhi Pramono, mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, mengendalikan perusahaan ekspor-impor antar negara. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjalin kerja sama dengan pengusaha dari luar negeri, menghubungkan jaringan bisnis secara internasional.
Informasi ini terungkap ketika tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Pudjo Suseno, seorang pekerja BUMN, dan Rudi Suwandi, seorang wiraswasta.
Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Andhi Pramono, yang melibatkan dugaan penerimaan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang di lingkungan Ditjen Bea Cukai.
Baca juga : Andhi Pramono Gunakan Dana Gratifikasi untuk Perkaya Keluarga
Keduanya menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada tanggal 9 Agustus 2023.
“Kedua saksi hadir dan diminta untuk memberikan informasi terkait dugaan penyertaan investasi saham di sebuah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan lintas negara. Tujuan dari investasi ini adalah untuk membangun koneksi dengan pengusaha asing. Selain itu, tersangka AP (Andhi Pramono) juga diduga menjadi salah satu komisaris di perusahaan tersebut,” ujar Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK.
KPK telah melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono.
Tindakan penahanan ini dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Andhi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi serta pencucian uang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Baca juga : Dua Oknum Prajurit TNI Selundupkan 20 Kg Sabu dari Malaysia
“Dalam rangka menjalankan proses penyidikan, tim penyidik KPK telah melakukan penahanan terhadap tersangka selama periode 20 hari pertama, mulai dari tanggal 7 Juli 2023 hingga 26 Juli 2023. Penahanan ini dilakukan di Rutan KPK yang berlokasi di gedung Merah Putih, terang Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK
Alex juga mengungkapkan bahwa Andhi diduga telah menerima gratifikasi dalam jumlah besar selama menjabat di Bea Cukai, dengan total mencapai Rp28 miliar. Dana gratifikasi ini digunakan oleh Andhi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
“Diduga bahwa AP telah menggunakan dan mentransfer dana yang diduga berasal dari korupsi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya serta keluarganya. Pemakaian dana tersebut mencakup pembelian barang mewah seperti berlian senilai Rp652 juta, polis asuransi senilai Rp1 miliar, dan juga pembelian properti di daerah Pejaten, Jakarta Selatan, senilai Rp20 miliar,” ungkap Alex.
Baca juga : Kabar Duka Menimpa Keluarga Wakapolri, Kapolri Ucapkan Duka Cita
Selain itu, Alex menjelaskan bahwa Andhi Pramono juga berperan sebagai perantara dalam perdagangan luar negeri, memberikan kemudahan kepada pengusaha yang bergerak dalam perdagangan ekspor-impor. Tindakan ini telah dilakukan oleh Andhi sejak tahun 2012 hingga 2022.
“Ketika menjabat sebagai pejabat yang memiliki peran dalam penegakan hukum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Andhi diduga telah menyalahgunakan kedudukannya untuk bertindak sebagai makelar atau perantara, memberikan rekomendasi kepada pengusaha dalam perdagangan ekspor-impor, sehingga memudahkan aktivitas bisnis mereka,” jelas Alex.
Dengan menggunakan koneksi dan tindakan sebagai perantara, Andhi diduga telah menghubungkan importir untuk mendapatkan barang logistik yang diimpor dari Singapura dan Malaysia, dan kemudian diteruskan ke negara lain seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Dalam proses ini, Andhi diduga telah menerima imbalan finansial dalam bentuk komisi.
Baca juga : Banyak Insiden Warnai MotoGP Amerika Serikat 2023
Menurut Alex, setiap rekomendasi yang diberikan oleh Andhi diduga melanggar regulasi kepabeanan, termasuk pemberian izin kepada pengusaha yang seharusnya tidak memenuhi syarat.
Alex menjelaskan bahwa Andhi telah menggunakan berbagai metode untuk menerima komisi, termasuk transfer uang ke rekening-rekening bank yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, yang juga merupakan pengusaha dalam perdagangan ekspor-impor dan jasa kepabeanan. Transfer ini dilakukan melalui tindakan yang merahasiakan identitas penerima.
Tindakan ini dilakukan oleh Andhi untuk menyembunyikan dan mengaburkan identitasnya sebagai penerima uang yang sebenarnya, yang digunakan untuk berbagai transaksi termasuk pembelian, penempatan, dan pertukaran mata uang.
Baca juga : Rokok Ilegal Masih Banyak di Kabupaten Sumedang
Dalam penyelidikan ini, KPK juga menemukan transaksi keuangan yang melibatkan rekening bank milik Andhi dan ibu mertuanya, Kamariah.
“Pada tahap penyidikan, kami menemukan bukti adanya transaksi keuangan yang dilakukan melalui layanan perbankan, melibatkan rekening milik Andhi dan ibu mertuanya,” tutup Alex.
Andhi dijerat dengan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dia juga dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.







