Jenggala.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkapkan bahwa mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP), diduga menggunakan dana gratifikasi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
KPK menduga bahwa Andhi Pramono menerima gratifikasi dengan jumlah mencapai Rp 28 miliar. Hal ini diduga dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang jabatannya saat ia masih bertugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andhi Pramono sekitar Rp 28 miliar. KPK masih terus melakukan penyelidikan dan penelusuran lebih lanjut terkait kasus ini.
Baca juga : Hati-Hati dengan Gratifikasi yang Terus Merajalela
Tersangka Andhi Pramono diduga menggunakan uang hasil korupsi dengan cara menggunakannya untuk keperluan pribadi dan keluarganya.
Dalam periode 2021 dan 2022, diduga bahwa Andhi Pramono membeli berlian senilai Rp 652 juta, membeli polis asuransi senilai Rp 1 miliar, dan membeli rumah di Pejaten, Jakarta Selatan senilai Rp 20 miliar.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi terjadi dalam rentang waktu 2012 hingga 2022. Penerimaan gratifikasi diduga terjadi saat Andhi Pramono menjabat berbagai posisi, mulai dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hingga menjadi pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Makassar.
Baca juga : Dua Oknum Prajurit TNI Selundupkan 20 Kg Sabu dari Malaysia
Andhi Pramono diduga memanfaatkan jabatannya sebagai broker dan memberikan rekomendasi kepada pengusaha di bidang ekspor impor untuk mempermudah aktivitas bisnis mereka. Dari rekomendasi dan tindakan brokernya tersebut, ia diduga menerima imbalan dalam bentuk fee.
Atas perbuatannya tersebut, Andhi Pramono dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Selain itu, ia juga disangkakan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, Andhi Pramono juga disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini menunjukkan bahwa ia juga dituduh terlibat dalam praktik pencucian uang yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.







