Jenggala.id – Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mengakui akan mempertimbangkan ulang penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Namun, Presiden akan terlebih dahulu melihat sisi positif dan negatif dari pelaksanaan PPDB model zonasi ini.
“Masih dalam tahap pertimbangan. Akan dianalisis dengan sangat mendalam segala plus dan minusnya,” tutur Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/8/2023).
Sebelumnya, Ahmad Muzani, mengungkapkan perihal tantangan dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat skema zonasi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (8/9/2023).
Baca juga : Puluhan Siswa PPDB Didiskualifikasi Imbas Kecurangan
Muzani mengungkapkan bahwa Jokowi tengah menimbang-nimbang kemungkinan menerjang langkah kontroversial dengan menghapus kebijakan PPDB pada tahun mendatang.
“Presiden tengah merenungkan langkah untuk menghapus kebijakan (PPDB) ini pada tahun depan. Tetapi ini adalah hal yang tengah dipelajari secara mendalam,” ungkap Muzani usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (8/9/2023).
Muzani menjelaskan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi telah melahirkan problem-problem baru di banyak penjuru daerah.
Baca juga : Disdik Jabar Ajak Masyarakat Manfaatkan Ruang Konsultasi PPDB
Muzani menilai bahwa sasaran PPDB yang bermatikan pemerataan pendidikan unggul bagi para peserta didik, sungguh tak kunjung dicapai.
“Ironisnya, sekolah unggul tetap meraih keunggulan, sementara yang tak beruntung tetap terpinggirkan,” cetusnya.
Bukan cuma itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tersebut menyingkap adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Salah satunya adalah praktik kecurangan yang merajalela di beberapa provinsi.
Baca juga : Sandiaga Uno Kena Sindir Prabowo Subianto
“Bahkan terdapat gejala ketidakadilan di beberapa wilayah. Presiden menekankan bahwa hal ini memang perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah,” urai dia.
“Kenyataannya, meskipun niatnya mulia, dan tujuannya adalah untuk kebaikan, nyatanya pelaksanaan kebijakan PPDB ini belum mampu memenuhi harapannya. Bahkan, berbagai permasalahan muncul hampir di seluruh provinsi,” tambah Muzani.







