Baca juga : Mahfud MD Klaim Tak Ada Bahasan Penundaan Pemilu di Internal
“Penambahan jumlah kementerian tidak harus dihubungkan dengan pemborosan, tetapi harus dilihat dari sudut efektivitas pemerintahan dan kompleksitas masalah yang kita hadapi. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang besar juga,” tambahnya.
Yusril kemudian menyebutkan contoh Malaysia yang hanya memiliki 19 menteri, meskipun jumlah penduduknya kurang dari 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Dia juga menyebut Thailand yang memiliki 36 kementerian, dan Jepang dengan sekitar 40 menteri dan menteri negara.
“Jadi, penentuan jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas masalah yang dihadapi, bukan sekadar pembagian kekuasaan,” jelas Yusril.
