JENGGALA.ID – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah memberikan tanggapannya mengenai laporan kasus pemerasan yang diduga dialami oleh kader Partai NasDem dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Polda Metro Jaya. Paloh menyatakan bahwa upaya Syahrul untuk mendatangi Polda Metro Jaya adalah haknya dalam mencari keadilan. Partai NasDem memberikan dukungan dan kesempatan kepada Syahrul untuk mencari keadilan tersebut.
“Kedatangan Bung Syahrul tadi ke kepolisian adalah haknya untuk mencari keadilan. Memang kita tetap memberikan kesempatan dan penghargaan terhadap seluruh inisiatif yang dilakukan untuk mencari keadilan itu,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).
Meskipun demikian, Paloh mengakui bahwa pihaknya belum memiliki informasi terkait perkembangan laporan kasus pemerasan yang melibatkan nama Syahrul.
“Kita belum tahu perkembangannya (perkara pemerasan),” ujarnya.
Syahrul sebelumnya telah mengungkapkan bahwa dia mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait dengan laporan dugaan pemerasan yang diajukan oleh masyarakat pada tanggal 12 Agustus 2023. Dia mengatakan bahwa dia telah menyampaikan apa yang dia ketahui kepada pihak kepolisian.
“Jadi, pada tanggal 12 Agustus 2023, ada laporan yang dibuat oleh masyarakat mengenai berbagai hal, termasuk dugaan pemerasan dan lain sebagainya,” jelasnya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).
Sebelumnya, beredar surat panggilan dari penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kepada Heri, yang merupakan sopir Syahrul. Surat tersebut memiliki nomor B/10339/VIII/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus dan tanggal 25 Agustus. Surat ini ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Ade Safri Simanjuntak.
Surat panggilan tersebut mengacu pada laporan informasi nomor LI-235/VII/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus yang diterima pada tanggal 21 Agustus 2023. Selain itu, surat tersebut mencantumkan bahwa Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian pada tahun 2021.







