JENGGALA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menguji aturan baru untuk kampanye dalam pemilihan umum (pemilu) di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang diadakan pada akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Aturan ini tercantum dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Pasal 72A ayat (5) mengatakan, “Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan Hari Minggu.”
KPU juga mengatur metode kampanye yang dapat digunakan, yaitu pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas.
KPU memperbolehkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan digunakan sebagai lokasi kampanye asalkan mendapat izin dari penanggung jawab tempat, dan kampanye tersebut harus dilakukan tanpa atribut kampanye pemilu.
Fasilitas pemerintah yang dimaksud mencakup tempat-tempat seperti gedung serbaguna, halaman, dan lapangan, atau tempat lain yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.
Sedangkan tempat pendidikan yang diizinkan untuk kampanye adalah perguruan tinggi, termasuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan komunitas akademisi.
Penanggung jawab tempat pendidikan, seperti rektor universitas dan institut, ketua sekolah tinggi, dan direktur politeknik, akademi, serta akademi komunitas, harus memberikan izin untuk penggunaan tempat tersebut.
Petugas kampanye pemilu harus menyampaikan salinan izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan kepada kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di dalam negeri atau pendidikan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu.
Selain itu, petugas kampanye untuk peserta pemilu pasangan capres-cawapres dan peserta pemilu calon anggota DPR juga harus memberikan salinan izin penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan kepada KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatnya.
Hal yang sama berlaku untuk petugas kampanye peserta calon Anggota DPRD Provinsi dan peserta calon anggota DPD yang diminta untuk menyerahkan salinan izin penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
Keputusan ini mengizinkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan digunakan sebagai lokasi kampanye asalkan ada izin dari penanggung jawabnya, dan kampanye tersebut dilakukan tanpa atribut kampanye pemilu. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8) lalu.







