Jenggala.id – Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta akan mengalami perubahan besar-besaran dengan menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seiring dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur. Penduduk Jakarta akan mengikuti tahapan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.
Saat ini, masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara sedang dalam proses pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DKJ.
“Terkait cetak ulang KTP-el, tentu saja itu akan menjadi relevan ketika DKI Jakarta beralih menjadi DKJ. Tentu saja, ada perubahan yang perlu diterapkan di dalam KTP warga DKJ,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, pada Senin (18/9/2023).
Baca juga : KTP Anda Buram atau Rusak, Ini Solusinya
Budi menjelaskan bahwa proses perubahan ini akan berlangsung secara bertahap, mengingat perubahan status e-KTP warga Jakarta juga harus disesuaikan dengan persediaan blanko yang ada.
“Proses ini akan dilakukan dengan tertib secara bertahap, mengingat perubahan ini harus sesuai dengan ketersediaan blanko setiap harinya,” katanya.
Selain itu, Budi juga menyebutkan bahwa blanko akan diperuntukkan terlebih dahulu bagi penduduk DKJ. Jumlah blanko tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk yang tinggal di Jakarta.
Baca juga : Motor Listrik Belum Diminati Masyarakat di Indonesia
“Blanko akan dialokasikan terutama untuk warga DKJ, dan jumlahnya akan disesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk DKJ yang dinamis,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri telah mengadakan pertemuan internal kabinet untuk membahas RUU DKJ.
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pertemuan ini berlangsung di Istana Merdeka pada Selasa, 12 September 2023.
Baca Juga : Pemerintah Hentikan Jual Gas Elpiji 3 Kilogram di Warung dan Toko
Melalui akun Instagramnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) mewajibkan perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.
“Pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta dari ‘Daerah Khusus Ibukota’ menjadi ‘Daerah Khusus Jakarta’ (DKJ),” kata Sri Mulyani dalam postingannya di akun @smindrawati.
Dia juga menambahkan bahwa RUU DKJ yang sedang disusun oleh pemerintah mengusung konsep transformasi Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.







