Jenggala.id – Uji emisi kendaraan sebagai salah satu syarat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak hanya berlaku di DKI Jakarta, tetapi berlaku secara nasional.
Dasar hukumnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
(2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Baca juga : Pentingnya STNK Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor
(3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang m
Pasal 206 dari peraturan tersebut mengatur bahwa uji emisi diperlukan untuk kendaraan yang usianya lebih dari tiga tahun dan hasil uji emisi digunakan sebagai dasar untuk menentukan tarif pajak kendaraan.
Setiap tahun, pemilik kendaraan wajib membayar pajak kendaraan, dan STNK akan dicap sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.
Baca juga : Tantangan Pencemaran Udara Kota Bandung
Penting untuk dicatat bahwa Pasal 531 f dari peraturan ini menegaskan bahwa kelulusan uji emisi akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan selama dua tahun sejak diundangkan. Peraturan ini diundangkan pada Februari 2021, sehingga penerapannya seharusnya dimulai sejak Februari 2023.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar, telah mengumumkan bahwa kendaraan yang lulus uji emisi akan diberi stiker. Sementara kendaraan yang tidak lulus akan dikenakan denda pencemaran. Denda pencemaran sedang dihitung bersama Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi kita akan lakukan. Caranya adalah diuji emisinya, lalu diberi stiker kalau sudah lulus. Ini akan menjadi syarat untuk perpanjangan STNK. Kalau dia belum lulus emisi, dia harus kena denda yang namanya denda pencemaran,” kata Siti usai rapat koordinasi tentang polusi udara di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).
Baca juga : Kini, Kedapatan Nunggak Pajak Kendaraan Bermotor Akan Kena Tilang
Siti menjelaskan bahwa kendaraan hanya dapat dikenakan denda pencemaran maksimal dua kali. Jika kendaraan tidak lulus uji emisi untuk ketiga kalinya, maka bisa dilarang beroperasi.
“Jadi kalau udah dua kali kena denda, kali ketiga masih enggak lulus juga kendaraannya enggak bisa beroperasi. Jadi kita akan melihat kendaraan-kendaraan mana yang bisa beroperasi atau tidak beroperasi,” katanya lagi.







