Sejumlah tokoh pemuda di Sumatera Utara mempertanyakan langkah pemerintah setelah penutupan paksa puluhan perusahaan, termasuk PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Kabupaten Toba dan bekas perkebunan sawit PT Torganda di Padang Lawas.
Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut, Gandi Parapat, menyorot absennya rencana pengelolaan atas lahan eks konsesi TPL seluas 167.912 hektare pascapencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui Kepmenhut Nomor 87/2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gandi menyatakan kekhawatirannya pada Jumat (23/8), menyebut keadaan ini memunculkan praktek penjarahan kayu dan konflik di antara warga karena tidak ada skema tata kelola yang jelas.
Menurutnya, masyarakat mulai memasuki areal eks konsesi untuk bercocok tanam seperti jagung, sementara pohon eukaliptus yang siap panen dari TPL dilaporkan ditebang dan diangkut tanpa kendali.
Gandi menilai situasi tersebut mencerminkan kekaburan hukum dan mengibaratkan kondisi yang terjadi sebagai bentuk “ironi hukum”.
Ia juga mengangkat kasus bekas kebun sawit PT Torganda milik DL Sitorus seluas 47 ribu hektare, yang menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2462/K/Pid/2006 semestinya disita negara untuk penghutanan kembali.
Namun pada April 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejaksaan Agung yang dipimpin mantan Jampidsus Febrie Adriansyah mengeksekusi lahan tersebut dan hasil sitaannya diserahkan kepada PT Agrinas Palma melalui Kementerian Kehutanan dan Kementerian BUMN, kata Gandi.
“Sampai saat ini kami belum mendengar kabar penghutanan kembali lahan yang berada di kawasan hutan lindung Register 40 di Kabupaten Padang Lawas tersebut,” ujarnya.
Tokoh pemuda lain, Tomson Manurung dari Jangga, Lumban Julu, Kabupaten Toba, mempertanyakan efektivitas penutupan perusahaan yang dituduh menyebabkan banjir bandang pada November 2025.
Tomson menilai bukti empiris menunjukkan banjir masih terjadi setelah penutupan, sehingga menimpakan seluruh kesalahan kepada TPL saja tidak adil.
Ia juga menuduh operasi Satgas PKH di areal TPL tidak selaras dengan pernyataan Kementerian Kehutanan yang menempatkan penataan PBPH sebagai prioritas strategis dalam penyelesaian konflik lahan.
Delapan bulan pascapenutupan, Tomson menambahkan, muncul konflik baru di antara warga yang sebelumnya satu suara menuntut penutupan perusahaan; pemerintah disebutnya tetap bungkam.
Keduanya menegaskan secara hukum lahan eks konsesi TPL berada di bawah penguasaan negara sejak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani Kepmenhut Nomor 87/2026.







