Bank Indonesia akan menerapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Pendalaman Pasar Uang (KLM PPU) mulai 1 September 2026.
KLM PPU merupakan insentif likuiditas tambahan yang melengkapi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang sudah berjalan.
Perbedaan utamanya, KLM diwujudkan melalui pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) menjadi 4 persen, sementara KLM PPU menyediakan insentif maksimal 2 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Insentif KLM PPU hanya akan diberikan kepada perbankan yang dapat menjaga rasio kepemilikan Surat-Surat Berharga (SSB) di bawah 19 persen.
SSB terdiri atas Surat Berharga Negara dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang belum di-repo kan (belum dijadikan jaminan untuk mendapat dana tunai).
Direktur Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, menyatakan desain insentif 4 persen dan 2 persen dimaksudkan agar pengelolaan likuiditas perbankan lebih optimal.
Menurutnya, tujuan kebijakan itu antara lain mencegah penumpukan likuiditas pada beberapa bank sekaligus memastikan ketersediaan bagi bank yang membutuhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Taklimat Media di Jakarta, Jumat 2026.
BI mengharapkan KLM PPU dapat menambah likuiditas sistem perbankan sehingga kemampuan penyaluran kredit meningkat.
Kebijakan ini akan dievaluasi setiap tiga bulan berdasarkan kondisi pada periode tiga bulan sebelumnya.
Hingga minggu pertama Agustus, realisasi KLM yang telah digulirkan mencapai Rp446,5 triliun.
Bank Indonesia juga telah menaikkan total alokasi KLM bagi perbankan dari sebelumnya 5,5 persen menjadi 6 persen dari DPK.
Namun alokasi KLM untuk penyaluran kredit ke sektor prioritas diturunkan dari 4,5 persen menjadi 4 persen dari DPK.
Sektor prioritas yang menjadi sasaran meliputi pertanian, manufaktur, konstruksi, perumahan atau real estate, UMKM, serta sektor jasa termasuk ekonomi kreatif.







