SULSEL,JENGGALA.id – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) bersama Polres Luwu Utara bergerak cepat meredam potensi konflik antardesa yang melibatkan Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju dan Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
Langkah ini diambil pasca insiden dugaan penganiayaan terhadap warga Desa Uraso berinisial AK yang diduga dilakukan oleh empat warga Desa Lampuawa pada Rabu, 28 Oktober 2026. Insiden tersebut dipicu sengketa klaim lahan di wilayah perbatasan kedua desa.
Menindaklanjuti instruksi Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, rapat koordinasi lintas sektoral langsung digelar di Aula Polres Luwu Utara, Kamis, 29 Oktober 2026. Rapat berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 12.30 WITA.
Hadir dalam rapat tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Lutra Zaenal, Wakapolres Lutra Kompol Andi Muh. Syafei didampingi Kabag Ops AKP Rafli, Kasat Intelkam AKP Andi Parman, Kasat Reskrim Iptu Kadek Andi, serta Kapolsek Sukamaju dan Kapolsek Mappedeceng.
Dari pihak Pemda, hadir Kaban Kesbangpol Ismaruddin, Kasatpol PP dan Damkar Ari Setiawan, Kadis Nakertrans Andi Kasmawati, perwakilan Dinas PMD, Bagian Hukum, Camat Sukamaju Andi Rahmat, Camat Mappedeceng Andi Yasir Pasande, Kades Lampuawa Haeruddin, Sekdes Uraso Rudini, serta tokoh masyarakat dari kedua desa.
Kapolres Luwu Utara melalui Wakapolres mengungkapkan, akar masalah konflik adalah klaim tumpang tindih atas lahan yang sama. Oknum warga Desa Lampuawa mengklaim lahan tersebut sebagai bagian dari Dusun Salassa dan telah membangun jalan tani di atasnya. Sementara warga Desa Uraso mengklaim lahan tersebut masuk wilayah Dusun Kumila, Desa Uraso.
Berkat kesigapan aparat, para terduga pelaku berinisial Hd, An, Mf, dan He telah diamankan di Polres Luwu Utara pada hari yang sama.
Rapat koordinasi yang berlangsung aman dan tertib itu menghasilkan empat poin kesepakatan damai yang dituangkan dalam berita acara resmi dan ditandatangani kedua belah pihak serta disaksikan Wakapolres dan jajaran Pemda Lutra.
Berikut empat poin kesepakatan tersebut:
1. Komitmen Perdamaian: Kedua pihak sepakat menghentikan segala bentuk pertikaian, provokasi, dan kekerasan fisik, serta berkomitmen menjaga perdamaian dan keharmonisan antardesa.
2. Penyerahan Proses Hukum: Terhadap kasus penganiayaan yang telah terjadi, kedua pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
3. Kewenangan Batas di Pemda: Kedua pihak sepakat memohon dan menyerahkan sepenuhnya kewenangan penetapan dan penegasan batas desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Tim Penegasan Batas Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kepatuhan Mutlak: Kedua pihak berjanji menerima, menghormati, dan mematuhi hasil keputusan penetapan batas wilayah definitif yang ditetapkan Pemda Lutra serta menjamin situasi tetap kondusif saat pelacakan batas di lapangan.
Bupati Luwu Utara melalui Asisten I Zaenal menegaskan, penetapan batas desa akan dilakukan secara profesional dan transparan oleh tim teknis agar tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.(Jsm/yus)







