Konflik kepemilikan tanah adat di Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tetap belum menemukan kepastian hukum.
Pada Senin (20/7), puluhan warga Sarsiantar yang mengaku sebagai pomparan Op. Patar Munte menggelar aksi di halaman Mapolres Humbahas untuk menuntut perlindungan hukum.
Aksi dimulai sekitar Pukul 13:05 WIB dan para pengunjuk rasa membawa baliho yang menuntut penangkapan tersangka terkait kasus penganiayaan di lahan sengketa.
Massa juga menuntut penanganan atas dugaan pencurian atau penjarahan serta pembakaran lahan milik warga Sarsiantar di Desa Matiti.
Kuasa hukum warga, Poltak Silitonga, menegaskan tuntutan agar aparat melakukan upaya penegakan hukum dan memberikan rasa aman bagi kliennya yang merasa dizalimi.
Menurut Poltak, perbuatan pelaku telah meninggalkan trauma dan harus ditindaklanjuti dengan penahanan apabila bukti mendukung.
Di tengah gerimis, Poltak mengkritik kinerja Kapolres Humbahas yang dinilai kurang profesional karena tersangka yang sudah ditetapkan belum ditangkap dan disebut kembali melakukan tindak pidana.
Poltak juga menegaskan bahwa warga Sarsiantar memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM) dan menyesalkan adanya perusakan garis polisi serta penjarahan tanaman di lokasi sengketa.
Kuasa hukum menyatakan akan membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi jika penanganan di tingkat lokal dinilai tidak memadai, termasuk kemungkinan melaporkan ke Mabes Polri.
Perwakilan massa kemudian memasuki ruang kerja kapolres untuk melakukan pembicaraan hukum bersama pengacara mereka.
Dari pihak kepolisian, Kapolres menyampaikan bahwa perkara dugaan penganiayaan tengah ditangani dan bahwa tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolres menegaskan bahwa penyelidikan berada di bawah kewenangan penyidik dan dilaksanakan berdasarkan alat bukti, serta berkomitmen menangani kasus secara profesional, objektif, dan berkeadilan; yang bersangkutan disebut sebagai pamen Polri dua melati emas di pundaknya.
Setelah menerima penjelasan dari kepolisian, massa membubarkan diri secara tertib dan damai.







