Kebocoran kekayaan negara akibat praktik perdagangan lintas batas yang tidak wajar menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Presiden, praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan telah merusak struktur perekonomian nasional.
Hal itu disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Prabowo menilai aliran keluar aset dan pendapatan negara berlangsung dalam skala besar.
Ia menyebut angka kehilangan mencapai ribuan triliun, ratusan miliar dolar setiap tahunnya karena praktik-praktik under invoicing.
Presiden memperingatkan distorsi yang ditimbulkan berdampak pada kepentingan rakyat dan stabilitas ekonomi.
Salah satu dampak nyata menurutnya adalah gangguan pasokan barang strategis di dalam negeri.
Meski Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, bangsa ini sempat mengalami kelangkaan minyak goreng berminggu-minggu.
Prabowo menegaskan kondisi tersebut menunjukkan masalah tata kelola sumber daya yang mendasar.
Dia juga menegaskan bahwa bukti kebocoran bukan hanya berasal dari data domestik.
Menurut Presiden, lembaga-lembaga internasional, termasuk PBB, juga mencatat adanya aliran kekayaan keluar dari Indonesia.
Pemerintah mendapat mandat untuk menangani persoalan ini dan memperbaiki mekanisme pengelolaan ekonomi.
Berbagai langkah pembenahan akan terus dijalankan agar potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.







