Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan, memberi apresiasi atas keputusan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang untuk pertama kalinya tidak lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan operasional rutin pada 2027 dan beralih ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dia menekankan bahwa capaian finansial tersebut wajib diimbangi dengan penyelesaian masalah-masalah mendasar yang masih mengganggu kualitas hidup warga Batam.
Sturman menyebut contoh konkret kondisi infrastruktur permukiman yang masih belum merata.
Menurutnya, meskipun sejumlah ruas jalan sudah diperlebar hingga lima lajur selepas bandara, ketersediaan saluran air pada beberapa titik belum memadai.
Ia mencontohkan kawasan sekitar K-Square yang masih sering tergenang setiap hujan, sehingga satu titik banjir bisa berdampak luas ke kawasan lain.
Politikus itu menilai potensi pendapatan Batam masih jauh lebih besar jika seluruh aset dan kewenangan BP Batam dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sturman menambahkan bahwa kemandirian fiskal harus diikuti peningkatan kualitas infrastruktur serta pelayanan publik agar manfaat pembangunan dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Di sisi lain, ia mengapresiasi penataan reklame yang membuat tampilan kota menjadi lebih rapi.
Namun ia mengingatkan persoalan pengelolaan sampah yang belum tuntas, dan menilai penanganan sampah krusial agar Batam dapat berkembang bukan hanya sebagai pusat industri tetapi juga sebagai destinasi pariwisata.
Sturman juga mendorong percepatan pembangunan jalan lingkar baru untuk mereduksi titik-titik kemacetan yang masih terkonsentrasi di beberapa lokasi.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memaparkan sejumlah capaian lembaganya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI.
Amsakar menyebut pertumbuhan ekonomi Batam sepanjang 2025 mencapai 6,76 persen dengan pertumbuhan triwulan IV sebesar 7,49 persen.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam tercatat mencapai Rp253,6 triliun.
Di bidang investasi, realisasi berdasarkan data LKPM BKPM tercatat Rp44,01 triliun, atau meningkat 72,83 persen dibandingkan 2024.
Jika dihitung dengan metode bottom-up, total investasi Batam mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target Rp60 triliun.
Amsakar juga melaporkan realisasi PNBP semester I 2026 mencapai Rp1,053 triliun atau 43,06 persen dari target tahunan Rp2,447 triliun, meningkat 25,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ia menambahkan bahwa piutang usaha berhasil ditekan dari Rp572,81 miliar pada 2024 menjadi Rp443,60 miliar pada 2025.
Menanggapi masukan DPR, Amsakar mengakui bahwa persoalan banjir merupakan konsekuensi dari pesatnya pembangunan kota.
BP Batam kini mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk sistem drainase, dan melakukan penertiban lahan tidur agar pemanfaatan kawasan lebih optimal.
Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan penanganan banjir dilakukan bersama Pemerintah Kota Batam melalui pemetaan seluruh titik genangan yang dimulai sejak awal 2026.
Dia menyebutkan bahwa BP Batam menyiapkan pengembangan tujuh Wilayah Penataan Prioritas (WPP) yang mencakup rencana pembangunan jalan lingkar luar untuk menghubungkan Nongsa hingga Tanjung Pinggir, Sekupang.
Rapat dengar pendapat tersebut menegaskan bahwa meskipun capaian investasi dan kemandirian fiskal menunjukkan kemajuan, DPR tetap mendorong percepatan penyelesaian persoalan banjir, pengelolaan sampah, dan pembangunan jaringan jalan.
Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi Batam berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat setempat.







