Tujuh bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah Partai Golkar di Sumatera Utara, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat untuk susunan pengurus DPD Golkar Sumut belum juga diterbitkan.
Keterlambatan ini menjadi sorotan karena provinsi lain yang menggelar Musda belakangan, seperti Aceh, sudah melantik pengurusnya, dan Riau dijadwalkan segera menyusul.
Kondisi tersebut memicu tanda tanya di kalangan kader Golkar Sumut terkait alasan lambatnya keluarnya SK meski Musda di Sumut sudah lebih awal digelar.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjdung, memberikan penjelasan terkait keterlambatan itu.
Doli menyatakan kelambatan bukan akibat masalah internal partai, melainkan karena kesibukan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Masih menunggu waktu Ketua Umum, karena kesibukan Ketua Umum sebagai Menteri ESDM,” ujar Doli kepada wartawan, Kamis (6/8).
Ia juga membandingkan situasi Sumut dengan kondisi di Riau, yang menurutnya sama-sama menunggu waktu pelantikan Ketua Umum.
Terkait kabar bahwa pelantikan Ketua DPD Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, diganjal oleh pihak tertentu, Doli menolak tegas isu tersebut.
“Itu tidak benar alias hoaks. Apa yang mau dijegal? Semua keputusan ada di DPP,” tegasnya.
Doli menegaskan penerbitan SK dan proses pelantikan berada dalam kewenangan penuh DPP sehingga tidak mungkin dihambat di luar mekanisme partai.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan jadwal terbitnya SK dan waktu pelantikan pengurus DPD Golkar Sumut.
Dia meminta kader Golkar Sumut tidak terpengaruh oleh kabar di luar keputusan resmi partai dan memastikan proses kepengurusan berjalan sesuai mekanisme organisasi.
Penjelasan DPP tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan di lapangan mengenai mengapa provinsi yang menggelar Musda lebih belakangan seperti Aceh dan Riau justru lebih dulu memperoleh kepastian ketimbang Sumut.







