Empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di provinsi Sulawesi Selatan resmi mulai melayani peserta didik.
Jumlah siswa yang tercatat mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 mencapai 1.508 peserta dari keluarga prasejahtera.
Kegiatan MPLS untuk keempat SRT tersebut dimulai sejak 31 Juli 2026.
Sekolah yang membuka kegiatan awal berada di Kabupaten Barru, Sidenreng Rappang, Tana Toraja, dan Bone.
Pemerintah menyatakan langkah itu sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Pada keterangan tertulis yang dikeluarkan Kamis, 6 Agustus 2026, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut program Sekolah Rakyat sebagai prioritas untuk mengurangi kemiskinan lewat pendidikan.
Menurutnya, pendidikan bagi anak dari keluarga prasejahtera diharapkan menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045.
Seiring dimulainya proses belajar, Kementerian Pekerjaan Umum terus menuntaskan fasilitas pendukung agar semua utilitas berfungsi dengan baik.
Di Kabupaten Barru, percepatan penyediaan air bersih dilakukan melalui penyambungan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
Sampai sambungan PDAM rampung, kebutuhan air dipenuhi menggunakan mobil tangki sehingga kegiatan MPLS dan pembelajaran berjalan tanpa hambatan.
Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan, Kementerian PU membangun kawasan pendidikan berasrama yang terintegrasi.
Fasilitas di kompleks itu mencakup ruang kelas, laboratorium, asrama, rumah susun guru, masjid, kantin, lapangan olahraga, serta utilitas pendukung lainnya.
Untuk wilayah Sulawesi Selatan, total pembangunan SRT yang dikerjakan Kementerian PU berjumlah sembilan unit.
Pelaksanaan MPLS dilakukan bertahap sesuai penyelesaian fasilitas pendukung.
Hingga kini, tujuh dari sembilan SRT telah menggelar MPLS di Makassar, Takalar, Sinjai, Barru, Sidrap, Tana Toraja, dan Bone.
Adapun SRT di Kabupaten Soppeng dan Wajo dijadwalkan memulai MPLS setelah tahap akhir utilitas pendukung selesai dikerjakan.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menekankan bahwa keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari selesainya konstruksi semata.
Infrastruktur tersebut harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.







