Jenggala.id – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkap adanya malaadministrasi dalam prosedur perizinan pada pertandingan sepakbola Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, satu tahun yang lalu pada 1 Oktober 2022.
“Kami dapat dengan jelas melihat malaadministrasi dalam prosedur perizinan,” kata Komisioner Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, dalam acara “Refleksi Satu Tahun Kanjuruhan” di Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023.
Menurut Johanes, pertandingan sepak bola “Derby Jawa Timur” tersebut tidak memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan.
Baca juga : Frustasi, AREMA FC Siap Membubarkan Diri
Ombudsman menemukan beberapa perizinan atau rekomendasi pertandingan diterbitkan secara bersamaan atau bahkan setelah pertandingan berlangsung.
“Bahkan persetujuan penyelenggaraan pertandingan dikeluarkan ketika permohonan masih dalam proses,” ujar Johanes.
Selain itu, dalam hasil pemeriksaan lainnya, Ombudsman juga menemukan bahwa tidak ada kepastian terkait kapasitas Stadion Kanjuruhan Malang. Ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan mengenai kapasitas stadion.
Baca juga : Desakan Pemecatan dan Tuntutan Keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan
“Kami juga tidak menemukan pihak yang merasa bertanggung jawab untuk memastikan jumlah penonton sesuai dengan kapasitas stadion,” tambahnya.
Johanes menganggap situasi ini semakin memburuk karena Stadion Kanjuruhan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi, yang merupakan salah satu persyaratan untuk bangunan dan penyelenggaraan kegiatan masyarakat.
Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan selama pertandingan, termasuk tindakan aparat keamanan, tidak dijalankan sesuai rencana.
Baca juga : Persoalan Minyak Goreng, Ombudsman Menyebutkan Adanya
“Jadi, pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan keamanan,” tegasnya.
Pada 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.
Kekalahan tersebut menyebabkan sejumlah suporter turun ke lapangan, dan konflik ditangani petugas keamanan dengan menggunakan gas air mata, yang akhirnya mengakibatkan setidaknya 136 orang meninggal dunia.
Sejumlah individu telah dijatuhi sanksi hukum atas peristiwa ini, termasuk dua anggota polisi, yakni mantan Kepala Satuan Sampata Kepolisian Resor Malang, AKP Bambang Sidik Achmadi, dan mantan Kepala Bagian Operasional Polres Malang, Kompol Wahyu Setyo Pranoto. Keduanya dihukum masing-masing 2 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara.







