Puluhan anggota Dewan Pengurus Pusat Rakyat Aktivis Jalanan (DPP RAJA) menggelar aksi di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Senin (31/8).
Massa menuntut penyelidikan menyeluruh atas dugaan mark up dalam pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 di Pematangsiantar.
Ketua Umum DPP RAJA, Y.M Fiqri, menegaskan bahwa Kejati Sumut tidak boleh ragu membuka seluruh fakta jika bukti mengarah pada penyimpangan anggaran negara.
Fiqri secara terbuka meminta agar Wali Kota Pematangsiantar dipanggil dan diperiksa terkait kasus ini.
Selain itu, pengunjuk rasa menyerahkan tiga nama yang diduga terkait langsung dengan transaksi pembelian tersebut, yakni AALG, ASS, dan JL.
RAJA juga mengkritik tindakan aparat penegak hukum yang dinilai belum menindaklanjuti rekomendasi DPRD Pematangsiantar mengenai dugaan mark up itu.
Massa menuntut agar rekomendasi dewan tidak dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas.
Fiqri menegaskan bahwa apabila dalam penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti yang cukup, pihak-pihak yang terlibat harus segera ditetapkan sebagai tersangka.
Kelompok pengunjuk rasa memperingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada pelaksana teknis di lapangan saja.
Mereka menuntut pengungkapan aktor utama di balik dugaan mark up agar tidak ada pihak berperan besar yang lolos dari jerat hukum.
Pada aksinya DPP RAJA menyampaikan delapan tuntutan, antara lain: mendukung Kejati Sumut memberantas korupsi tanpa pandang bulu; menindaklanjuti rekomendasi DPRD Pematangsiantar; memanggil dan memeriksa Wali Kota Pematangsiantar serta tiga nama yang disebutkan; menetapkan tersangka bila bukti cukup; membongkar aktor utama; dan menuntut kerja profesional serta transparan dari Kejati Sumut.
Fiqri mengakhiri orasinya dengan menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses kasus ini hingga tuntas.







