Kementerian Ekonomi Kreatif mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada 2027.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam rapat Komisi VII DPR RI pada Senin, 31 Agustus 2026.
Kemenekraf menyatakan dana tambahan diperlukan untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia.
Langkah ini juga dimaksudkan agar target kinerja sektor ekonomi kreatif bisa terpenuhi.
Teuku Riefky menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk 2027 diperkirakan sebesar Rp1,7 triliun.
Saat ini Kemenekraf mendapat pagu indikatif 2027 sebesar Rp428,6 miliar.
Angka pagu tersebut dinilai belum memadai untuk melaksanakan sejumlah program strategis yang direncanakan.
Mayoritas alokasi anggaran tambahan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Ekraf.
Penguatan disasar melalui aktivasi desa kreatif, creative hub, dan program Creative by Indonesia.
Selain itu, dana juga akan dipergunakan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan, serta diplomasi ekonomi kreatif.
Usulan anggaran turut mencakup dukungan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu.
Evita menekankan roadmap tersebut penting agar program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional.
Ia menyarankan agar program Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia disatukan dalam satu roadmap yang memuat target terukur.
Target terukur diminta meliputi jumlah daerah, pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi, peningkatan omzet, ekspor, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.







