Kelompok mahasiswa bernama MASSA AKSI melaporakan PT Sijabut ke Kejaksaan Negeri Asahan atas dugaan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 362,4 hektare di Desa Pulau Pule, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.
Laporan resmi tercatat dengan nomor 10/LA-MA/KS/IX/2026 dan diserahkan langsung ke Kejari Asahan, kata Ketua MASSA AKSI, Khairul Sukri.
Menurut Khairul, lahan tersebut telah dimanfaatkan secara komersial oleh PT Sijabut selama puluhan tahun.
Hasil klarifikasi MASSA AKSI ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pertanian Asahan menunjukkan tidak ada HGU atas nama PT Sijabut yang terdaftar.
Perusahaan diduga hanya mengandalkan Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Sumatra Utara Nomor 540.1-802/5/92 tertanggal 11 Mei 1992.
Kelompok pelapor menegaskan surat itu bersifat rekomendasi bersyarat dan bukan sertifikat kepemilikan HGU.
MASSA AKSI menekankan bahwa HGU baru dinyatakan sah setelah terbit Surat Keputusan (SK) dan Sertifikat HGU resmi dari BPN; tanpa dokumen tersebut, lahan berstatus Tanah Negara menurut penilaian mereka.
Dalam petitum, MASSA AKSI meminta Kejari Asahan melakukan penyelidikan awal dan memeriksa warkah tanah ke BPN untuk memastikan status kepemilikan.
Mereka juga meminta penelusuran terhadap kewajiban pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya disetorkan oleh perusahaan.
Kelompok pelapor mendesak agar kasus dinaikkan ke tahap penyidikan bila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Pihak yang diminta untuk diperiksa antara lain jajaran Direksi PT Sijabut, Kepala Kantor Pertanahan Asahan, Kanwil BPN Sumut, DPMPTSP Asahan, Dinas Pertanian Asahan, serta ahli waris terkait.
Salinan laporan turut dikirimkan ke JAMPIDSUS Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumut, Menteri ATR/BPN, Bupati Asahan, dan DPRD Asahan untuk tindak lanjut dan pengawasan.







