Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut dihadiri 151 anggota DPR sesuai daftar hadir yang tercatat pada awal sidang.
Pimpinan sidang adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Hadir pula Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Saan Mustopa dalam rapat hari itu.
Dasco membuka sidang dengan membacakan rincian kehadiran anggota DPR berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Menurut catatan tersebut, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna telah ditandatangani oleh 151 dan izin 140 dengan 291 orang anggota dari 577 anggota DPR RI.
Dengan angka itu, Dasco menetapkan bahwa kuorum rapat telah terpenuhi sehingga sidang resmi dibuka untuk umum.
Rapat digelar pada Selasa, 8 September 2026, dan berlangsung terbuka untuk publik.
Satu dari lima agenda yang dibahas adalah laporan Komisi I DPR RI mengenai persetujuan penjualan Barang Milik Negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364.
Agenda lain memuat pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI.
Pembahasan RUU Reforma Agraria dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU tersebut sebagai RUU usul DPR RI.
Fraksi-fraksi juga menyampaikan pendapatnya mengenai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
RUU perubahan pemerintahan Aceh itu merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dan dibawa ke pengambilan keputusan dalam sidang tersebut.
Selanjutnya, rapat menampung pendapat fraksi terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diusulkan oleh Komisi I DPR RI.
RUU penyiaran itu juga akan diputuskan untuk menjadi RUU usul DPR RI setelah pembahasan berlangsung.
Agenda terakhir adalah pendapat fraksi-fraksi atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
RUU administrasi kependudukan tersebut merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI dan akan diteruskan ke tahap pengambilan keputusan untuk ditetapkan sebagai RUU usul DPR RI.







