Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pembayaran fee proyek di wilayah Sumatera Utara.
Penyidik mengamankan tujuh orang dalam operasi tersebut, termasuk Bupati Langkat Syah Afandin yang dikenal dengan panggilan Ondim.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut selain bupati, yang diamankan adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) dan lima orang pihak swasta.
OTT berlangsung di tiga lokasi yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.
Dari hasil penindakan, penyidik menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan pembayaran fee proyek.
Uang itu dilaporkan berasal dari anggaran Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.
Setelah diamankan, Syah Afandin dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk pemeriksaan awal.
Selanjutnya ia diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Kejadian ini menimbulkan sorotan karena penggulingan karena korupsi sebelumnya juga menimpa kepemimpinan Langkat.
Pendahulu Syah Afandin, Terbit Rencana Perangin Angin, telah ditangkap KPK dalam kasus korupsi proyek pada Januari 2022.
Syah Afandin lahir di Pangkalan Brandan pada 23 Juni 1966 dan merupakan adik dari almarhum Syamsul Arifin.
Karier politiknya dimulai dari DPRD Sumatera Utara; ia terpilih sebagai wakil rakyat untuk periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Binjai-Langkat.
Pada Pilkada Langkat 2018, ia maju sebagai calon Wakil Bupati mendampingi Terbit Rencana Perangin Angin.
Setelah penangkapan Terbit pada 2022, Syah Afandin ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat dan memimpin selama lebih dari dua tahun.
Posisi Plt tersebut kemudian membawanya memenangkan Pilkada Langkat 2024.
Ia resmi dilantik sebagai Bupati Langkat definitif untuk masa jabatan 2025-2030.
Namun belum genap dua tahun menjabat secara definitif, kini ia berhadapan dengan penyelidikan KPK yang juga terkait dugaan suap proyek daerah.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Syah Afandin untuk tahun pelaporan 2025, yang disampaikan pada 31 Maret 2026, mencatat total kekayaan sebesar Rp10.670.002.596 setelah dikurangi utang.
Sebagian besar harta tersebut tercatat dalam bentuk tanah dan bangunan dengan nilai lebih dari Rp7 miliar.
Selain itu, dalam laporan itu juga tercantum kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai lebih dari Rp1 miliar.
Dalam LHKPN yang sama disebutkan adanya utang sekitar Rp993 juta sehingga total harta bersih berada pada angka Rp10,67 miliar.
Jika KPK kemudian menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka, Kabupaten Langkat akan mencatat dua bupati berturut-turut yang tersangkut kasus korupsi dalam rentang empat tahun.







