Kasus pembekuan dana dan akun pelaku UMKM di platform TikTok Shop menjadi sorotan yang menuntut peningkatan pemahaman hukum bagi pelaku usaha digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena dari Fraksi PDI Perjuangan, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI dengan perwakilan UMKM TikTok Shop di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Samuel menegaskan pemerintah wajib memberikan pembinaan yang memadai agar pelaku UMKM mampu menghadapi risiko dan konsekuensi berbisnis dalam ekosistem digital.
Ia mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar sengketa antara penjual dan platform, melainkan terkait rangkaian aspek mulai dari regulasi hingga mekanisme perlindungan bagi pelaku usaha.
Menurut Samuel, permasalahan tersebut sudah muncul sejak sebelum terbentuknya Kementerian UMKM sehingga perlu ditelusuri pembagian kewenangan dan koordinasi antarinstansi.
Komisi VII berkomitmen mendalami kasus ini secara objektif dan komprehensif sebelum menarik kesimpulan terhadap salah satu pihak.
Untuk mengumpulkan fakta dan dasar hukum, DPR berencana memanggil sejumlah pihak terkait dalam waktu dekat.
Pemanggilan akan mencakup manajemen platform TikTok.
Instansi pemerintah terkait, termasuk Kementerian UMKM, juga akan diundang untuk memberi penjelasan.
Selain itu, Komisi lain di DPR RI yang membidangi aspek digital dan hukum turut direncanakan untuk dilibatkan.
Samuel menilai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh perwakilan UMKM layak dipertimbangkan sebagai upaya mengurai celah regulasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia mengingatkan bahwa di balik peluang pasar digital terdapat konsekuensi hukum dan administratif yang kompleks sehingga pembinaan UMKM harus mencakup kepatuhan tata kelola usaha, bukan hanya peningkatan omzet.







