Predikat WTP dari BPK Dapat Sorotan Tajam

Jenggala.id - Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada instansi pemerintah kini jadi sorotan tajam. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengkritik, predikat WTP tidak menjamin seorang kepala daerah bersih dari praktik korupsi dan suap. Menurut dia, kasus Bupati Bogor menebalkan kecurigaan publik bahwa predikat WTP dari BPK dapat diperjualbelikan dengan praktik suap. “Sudah banyak contoh kepala daerah yang kinerjanya terlihat buruk tapi dapat WTP. Ini harus jadi perhatian serius KPK soal praktik sogok-menyogok oknum auditor negara,” kata Adi, Kamis (28/4). Ia menilai wajar jika banyak kepala daerah yang berlomba-lomba meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menurut Adi, predikat WTP memberi citra baik dan bersih kepada kepala daerah sehingga menjadi hal yang bisa dijual untuk mendapat simpati dari masyarakat. “WTP itu positif bagi kepala daerah karena mereka dinilai kinerjanya baik dan bersih dari segi laporan keuangan. Wajar kalau kepala daerah berlomba-lomba pamer WTP dari BPK karena bisa buat jualan politik tentu untuk mendapat simpati rakyat,” tegas Adi lagi. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh sebuah daerah tidak menjamin kepala derah setempat merupakan sosok yang bersih dari korupsi. Hal ini tercermin dari kasus Bupati Bogor Ade Yasin yang diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Kabupaten Bogor mendapat predikat WTP. “Tidak dijamin WTP itu bersih karena banyak kepala daerah dapat WTP dari hasil lobi-lobi dan suap, seperti yang terjadi pada Bupati Bogor,” kata Ujang, Kamis (28/4). Ujang mengatakan, bagi kepala daerah, predikat WTP penting supaya dianggap sebagai sosok yang bersih dan tidak korupsi di mata masyarakatnya. Sebab, jika laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpredikat WTP, patut diduga laporan tersebut bermasalah dan bisa jadi pintu masuk pengusutan kasus korupsi. “Masyarakat tahunya apa yang di atas kertas, bukan pada hal di belakang layar. Di atas kertas WTP, bagi rakyat bahwa bupatinya tak korupsi. Padahal, di belakang layarnya belum tentu,” kata Ujang. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai kasus dugaan suap yang membelit Bupati Bogor Ade Yasin adalah contoh kegagalan dalam proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik, dalam hal ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Korupsi kepala daerah yang terjadi berulangkali harus membuat parpol membenahi diri. Ini menunjukkan bahwa parpol gagal dalam melakukan fungsi rekrutmen politik dan kaderisasi anggota,” kata Egi dalam keterangan pers, Kamis (28/4). Seperti diberitakan sebelumnya, Ade Yasin dan tiga anak buahnya ditangkap Tim KPK pada 27 April 2022. Mereka diduga menyuap 4 orang auditor BPK Perwakilan Jawa Barat sebesar Rp 1,9 miliar demi mendapatkan predikat WTP dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Ade Yasin terjun ke dunia politik pada 2008 dan ia menjadi kader PP, pimpinan Suharso Monoarfa. Ade mengikuti jejak kakaknya, politisi PPP dan eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin yang terjerat kasus korupsi juga.

Predikat WTP dari BPK Dapat Sorotan Tajam

Bittime Ingatkan Pentingnya Literasi di Tengah Gejolak Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Kondisi Aset Kripto

Strategi Imbal Hasil Pasif Kripto Mulai Menggantikan Perdagangan Aktif di Tengah Pasar yang Lebih Hati-Hati

BeritaLainnya

Bittime Ingatkan Pentingnya Literasi di Tengah Gejolak Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Kondisi Aset Kripto

Strategi Imbal Hasil Pasif Kripto Mulai Menggantikan Perdagangan Aktif di Tengah Pasar yang Lebih Hati-Hati

Meriahkan Libur Nataru, KAI Services Percantik Loko Café dengan Nuansa Natal dan Tahun Baru

Tembus 50.957 Penumpang Telah Dilayani di Wilayah Daop 7 Madiun, Tempat Duduk Masih Tersedia

Kementerian PU Tangani Konektivitas Jalan Provinsi Sicincin-Bukittinggi, Pemasangan Jembatan Darurat Ditargetkan Rampung Awal Januari

Budget Sudah Tersedia, Inikah Saatnya Kamu Memutuskan Menikah?

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang

Semakin Melayani Sepenuh Hati, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin Menyapa Langsung Pelanggan di Wilayah Daop 1 Jakarta

Emosi ke Admin Medsos, Kaesang Mundur dari Dirut Persis Solo

Berita Terkini

Recommended

Dorong Ekonomi Kreatif Indonesia, Sribu.com Buka Akses Freelancer Lokal ke Pasar Global

Anies Baswedan Siap Periksa Kesehatan Jelang Daftar Capres

Menjadi Pembicara Handal: Kunci Sukses Melalui Public Speaking di Era Modern bersama Priska Sahanaya, Pronas, dan Sinotif di SD, SMP, dan SMA ADVENT 1

MAXY Academy Siapkan Kelas Desain Canva Berbasis AI untuk Umum, Gratis dan Online

Predikat WTP dari BPK Dapat Sorotan Tajam

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended