Jenggala.id – Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada instansi pemerintah kini jadi sorotan tajam. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengkritik, predikat WTP tidak menjamin seorang kepala daerah bersih dari praktik korupsi dan suap. Menurut dia, kasus Bupati Bogor menebalkan kecurigaan publik bahwa predikat WTP dari BPK dapat diperjualbelikan dengan praktik suap.
“Sudah banyak contoh kepala daerah yang kinerjanya terlihat buruk tapi dapat WTP. Ini harus jadi perhatian serius KPK soal praktik sogok-menyogok oknum auditor negara,” kata Adi, Kamis (28/4).
Ia menilai wajar jika banyak kepala daerah yang berlomba-lomba meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menurut Adi, predikat WTP memberi citra baik dan bersih kepada kepala daerah sehingga menjadi hal yang bisa dijual untuk mendapat simpati dari masyarakat.
“WTP itu positif bagi kepala daerah karena mereka dinilai kinerjanya baik dan bersih dari segi laporan keuangan. Wajar kalau kepala daerah berlomba-lomba pamer WTP dari BPK karena bisa buat jualan politik tentu untuk mendapat simpati rakyat,” tegas Adi lagi.
