Jenggala.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pramugari Tamara Anggraeny terlibat dalam pengalihan uang dari Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe untuk akuisisi aset.
Kejadian ini terungkap ketika Tamara menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK pada Jumat, 15 September 2023.
“Tamara Anggraeny, karyawan swasta, menjadi saksi dalam penyelidikan ini, dimana dia diduga terlibat dalam aliran dana dari Tersangka LE yang kemudian diubah menjadi aset bernilai ekonomis oleh beberapa pihak terkait,” ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam pernyataannya, Senin (18/9/2023).
Baca juga : KPK Selidiki Transaksi Pesawat Jet Pribadi Lukas Enembe
Tamara tidak asing dengan penyidikan KPK. Sebelumnya dia telah diperiksa pada Senin, 3 Oktober 2022, terkait penggunaan pesawat pribadi dan layanan kelas satu oleh Lukas Enembe dalam perjalanannya ke luar negeri.
“Lima belas hari yang lalu, dalam pemeriksaan sebelumnya, dia memberikan informasi terkait penggunaan jet pribadi dan layanan first class oleh LE (Lukas),” tambah Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (4/10/2022).
Kasus Lukas Enembe terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek infrastruktur di Pemprov Papua, dan dia juga dihadapkan pada pasal TPPU.
Baca juga : Perseteruan Tamara Bleszynski Kian Meruncing
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa dana operasional Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe mencapai lebih dari Rp 1 triliun dari tahun 2019 hingga 2022.
“Selama tiga tahun terakhir, Lukas telah menghabiskan lebih dari Rp 1 triliun dalam dana operasionalnya, terutama untuk makanan dan minuman,” kata Alex di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023).
Menurut Alex, jika dihitung per hari, Lukas bisa mengeluarkan hingga Rp 1 miliar hanya untuk makan dan minum.
Baca juga : Ketua KPK Penangkapan Lukas Hentikan Perilaku Buruk Pejabat
Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, KPK menemukan bahwa sebagian besar dari pengeluaran ini diduga fiktif.
“Kami telah menyelidiki beberapa tempat di mana kwitansi-kwitansi tersebut diterbitkan, dan kami menemukan bahwa sebagian besar dari mereka adalah fiktif. Restoran yang disebutkan dalam kwitansi tidak mengakui bahwa mereka pernah menerbitkan kwitansi tersebut,” ungkap Alex.







