“Jika Mahkamah Konstitusi benar-benar menerima permohonan untuk mengubah persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden, itu akan menjadi keputusan yang patut dikritik karena merusak kewajaran konstitusi dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga keluarga dan dinasti Jokowi,” kata pakar hukum Denny Indrayana.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, membela pandangan negatif yang ditujukan kepada Gibran dan Jokowi. Ia menunjukkan bahwa bahkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, yang dianggap liberal dan demokratis, posisi seperti Senat dan Jaksa Agung pernah dipegang oleh anggota keluarga yang sama, seperti keluarga Kennedy. Habib berpendapat bahwa menjadi keturunan atau dari keluarga yang sama dapat diterima dalam politik jika individu tersebut memiliki dukungan elektoral dan kompetensi serta mendapatkan posisinya melalui kompetisi yang adil, bukan melalui nepotisme.
