JENGGALA.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi krisis utang yang tengah dihadapi oleh 60 negara berpendapatan menengah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya disiplin dalam mengelola fiskal. Ia mencontohkan bahwa banyak negara di Amerika Latin mengalami krisis utang pada tahun 80-an dan 90-an, dan saat ini banyak negara di Afrika dan negara berpendapatan menengah menghadapi kerentanan terhadap masalah utang.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa negara-negara tersebut cenderung terlalu berani dalam memperluas defisit fiskal mereka. Oleh karena itu, Indonesia hanya mengizinkan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebihi 3 persen selama tiga tahun sejak pandemi Covid-19 pada tahun 2019. Meskipun banyak yang bertanya mengapa batas waktu tiga tahun dipilih, terutama karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi akan berakhir, Sri Mulyani menjelaskan bahwa tujuannya adalah mencegah negara terjebak dalam defisit yang tidak terkendali.
Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya disiplin fiskal, dan bahwa pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa jika batas defisit tidak diatur, hal ini dapat menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Oleh karena itu, tiga tahun adalah jangka waktu yang diberikan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya kembali kepada disiplin fiskal.
Indonesia sendiri telah menerapkan prinsip disiplin fiskal sejak tahun 2003 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di bawah undang-undang tersebut, defisit APBN tidak boleh melebihi 3 persen, dan utang tidak boleh melampaui 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Prinsip-prinsip ini diadopsi dari Maastricht Agreement di Uni Eropa. Sri Mulyani juga mencatat bahwa beberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip ini dengan defisit di atas 3 persen dan utang di atas 60 persen, sehingga ekonomi dan keuangan negara-negara tersebut saat ini dalam situasi yang tidak stabil.







