“Artinya, salah kalau Ketum KONI KBB menyampaikan bahwa APBD itu produk eksekutif. Kan, legislatif juga terlibat dalam prosesnya,” ucapnya.
Menurutnya, kalau Pemda KBB disebut tidak mendukung mungkin hanya emosional pribadi dari Ketum KONI KBB lantaran mungkin ada kepentingan yang ingin dicapai.
“Sekarang minta Rp 9 miliar dasarnya apa, kan harus jelas landasannya dan apakah sudah ada komunikasi dengan Dispora KBB,” tuturnya.
Ia menilai, komunikasi bisa dilakukan tidak harus selalu dengan Bupati Bandung Barat, namun bisa melalui OPD, seperti dengan Dispora KBB.
“Karena dengan adanya kesibukan lain juga yang harus saya kerjakan. Kalaupun ada keinginan untuk audiensi dan lainnya juga bisa melalui leading sektor, yaitu Dispora,” pungkasnya.***
Page 3 of 3
