Pelaksana Tugas Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat pada Senin (6/7).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sribana Perangin-angin, SE., membahas penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025 serta penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPemperda) Kabupaten Langkat Tahun 2026.
Hadir dalam sidang itu unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, para camat, dan undangan lainnya.
Dalam nota pengantar keuangan, Tiorita menyampaikan bahwa mandat yang diembannya berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
Ia menjelaskan mandat tersebut memberinya kewenangan menjalankan tugas bupati demi menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.
Tiorita menegaskan bahwa amanah itu merupakan tanggung jawab besar yang mesti dilaksanakan dengan integritas, kehati-hatian, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
Ia mengimbau DPRD, Forkopimda, seluruh perangkat daerah, serta elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat koordinasi agar pelayanan publik tetap optimal.
Selain itu, ia meminta seluruh pihak menghormati supremasi hukum dan asas praduga tak bersalah serta tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Ia menegaskan agar proses hukum dibiarkan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tiorita juga mengajak masyarakat mendoakan Bupati Langkat H. Syah Afandin agar diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan ketabahan menghadapi ujian.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, ia menyampaikan komitmen pemerintah kabupaten dalam mendukung upaya pencegahan korupsi sesuai pesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
Ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui penguatan pengawasan dan digitalisasi layanan.
Perbaikan manajemen ASN serta peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) turut menjadi fokus yang ia dorong.
Tiorita menegaskan larangan bagi perangkat daerah untuk melayani atau memfasilitasi pihak yang mengatasnamakan dirinya atau keluarga untuk kepentingan apa pun.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Lebih jauh, ia berharap sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pembangunan Kabupaten Langkat.
Pada rapat yang sama, DPRD menetapkan perubahan PROPemperda Tahun 2026 dengan menambahkan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
Menutup sambutannya, Plt. Bupati menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD dan berharap kolaborasi eksekutif-legislatif makin kuat dalam menghadirkan pemerintahan bersih, pelayanan publik berkualitas, serta pembangunan yang mendorong Langkat maju, sehat, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.







