Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna H. Laoly mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pinjaman Online (Pinjol) di DPR RI.
Ia menilai perlunya langkah resmi itu untuk menelaah praktik industri pinjol yang dinilai merugikan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek regulasi maupun pengawasan.
Menurut Yasonna, masalah pinjaman online kini melampaui ranah sektor jasa keuangan semata.
Isu tersebut, kata dia, menyentuh perlindungan konsumen, hak asasi manusia, dan kepastian hukum.
“Saya mengusulkan agar DPR segera membentuk Panja Pinjol untuk mengusut tata kelola industri ini. Mengevaluasi regulasi, serta memastikan negara benar-benar hadir melindungi masyarakat,” ujar Yasonna dalam keterangannya, Selasa, 7 Juli 2026.
Ia menyoroti praktik penagihan yang dilakukan sebagian perusahaan maupun vendor debt collector yang dinilai melampaui batas.
Intimidasi lewat panggilan telepon, ancaman, hingga penyebaran data pribadi kepada keluarga atau rekan kerja disebutnya tidak dapat dibenarkan.
Yasonna juga memperingatkan dampak psikologis yang menimpa sebagian korban penagihan, termasuk tekanan yang berpotensi berujung pada depresi.
Selain itu, ia menilai struktur biaya pinjaman—termasuk bunga tinggi, denda, dan berbagai biaya lain—berisiko menjebak peminjam dalam lingkaran utang.
Banyak kasus yang berujung pada peminjam menutup utang lama dengan pinjaman baru hingga akhirnya mengalami gagal bayar.
“Jangan sampai pinjaman online berubah menjadi jebakan utang yang menghancurkan masa depan rakyat. Akses pembiayaan memang penting, tetapi tidak boleh dibangun di atas penderitaan masyarakat,” katanya.
Yasonna juga mengangkat dugaan penyalahgunaan data pribadi peminjam, seperti pemanfaatan daftar kontak dan penyebaran informasi utang kepada pihak ketiga.
Menurutnya, praktik semacam itu harus mendapat perhatian serius karena berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, anggota DPR ini mengakui laju perkembangan industri pinjol yang pesat.
Nilai outstanding pembiayaan disebutnya telah menembus Rp100 triliun dengan puluhan juta rekening penerima pinjaman.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa percepatan pertumbuhan teknologi finansial perlu diimbangi pengawasan yang lebih kuat.
Melalui Panja Pinjol, Yasonna mengusulkan agar DPR memanggil regulator, aparat penegak hukum, pelaku industri fintech, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk dievaluasi bersama.
Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup batas kewajaran bunga dan denda, mekanisme penagihan, serta perlindungan data pribadi.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik bisnis yang mengorbankan rakyat. Industri jasa keuangan harus tumbuh secara sehat, berkeadilan, dan tetap menghormati hak asasi manusia,” ujarnya.







